Bekasi, Inionline.Id – Dua orang Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono dan Angkie Yudhistia, Selasa (14/01/2020), meninjau dua perumahan di kawasan Kota Bekasi (Jawa Barat) dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat yang dilanda banjir besar pada 1 Januari 2020 lalu.
Perumahan yang ditinjau adalah Villa Nusa Indah (VNI) di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dan Pondok Gede Permai (PGP) di Kelurahan Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi.
Di VNI, lokasi yang ditinjau berada di Blok Y dan RW 15. Kedua Staf Khusus tersebut Melihat progres pembuatan tanggul sementara oleh PT Adhi Karya di RW 15 dan berkeliling meninjau area terdampak banjir di Blok Y.
Adapun di PGP, jebolnya tanggul di RW 9 menjadi perhatian keduanya. Mereka juga meninjau beberapa titik dan rumah warga. Kedua Staf Khusus tersebut juga melakukan audiensi dengan warga di kedua perumahan.
Pada dua perumahan tersebut ketinggian banjir mencapai 2-7 meter, menenggelamkan lantai 2 hingga sebatas leher orang dewasa di banyak rumah warga. Khususnya rumah warga PGP yang berada di sekitar tanggul Kali Bekasi.
Kali Bekasi merupakan muara dari pertemuan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas. Ketika hujan lebat mengguyur hulu sungai, peilscale (alat ukur ) Tinggi Muka Air (TMA) milik Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) di hulu Sungai Cileungsi berada pada titik 560 cm.
Luapan air yang begitu tinggi sejak 30 tahun terakhir menyebabkan banjir besar di banyak perumahan dan lahan di sepanjang aliran sungai tersebut.
Volume air di Sungai Cileungsi memang jauh lebih besar dibanding Sungai Cikeas. Pasalnya, area tangkapan air di Sungai Cileungsi adalah seluas 26.000 ha, sementara Cikeas 11.000 ha.
Menghadapi kondisi tersebut, Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono, berjanji akan melaporkan keadaan itu kepada Presiden Joko Widodo. Sehingga ditemukan solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan luapan Sungai Cileungsi.
“Pemerintah harus berbuat. Perlu koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Diaz.
Dalam kunjungan setengah hari itu, Diaz mencatat beberapa program yang harus segera direalisasikan. Di antaranya membangun koordinasi dengan lima BUMN dalam upaya mengatasi lumpur dan sampah yang tersisa di dua perumahan tersebut.
“Kami juga akan membahas masukan KP2C atas pembangunan jembatan kereta api cepat Jakarta – Bandung yang melintas di atas Kali Bekasi karena memunculkan potensi banjir, di mana terjadi urugan di badan sungai untuk menyanggah kaki jembatan,” ujarnya.
Senada dengan Diaz, Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden Milenial dan Juru Bicara Presiden Bidang Sosial, mengatakan bahwa pemerintah harus hadir langsung dalam recovery pasca banjir dan secepatnya mengatasi pencegahannya. “Agar banjir tidak berulang-ulang di kawasan ini,” jelas Angkie.
Dalam kesempatan itu, Puarman, Ketua KP2C yang mendampingi kedua Staf Khusus Presiden itu berharap pemerintah pusat segera merealisasikan 4 Rekomendasi yang disorongkan KP2C dalam rangka pencegahan luapan Sungai Cileungsi maupun Kali Bekasi.
“Rekomendasi ini sudah pernah kami ajukan ke pemerintah pusat dan daerah setahun yang lalu, sebagai muara dari pengamatan kami yang cukup lama (sejak tahun 2006) tentang “perilaku” kedua sungai tersebut. Termasuk Sungai Cikeas,” jelas Puarman.
KP2C sendiri adalah komunitas yang memberikan peringatan dini tentang potensi ancaman banjir yang diakibatkan luapan ketiga sungai, edukasi sungai dan gerakan restorasi sungai (penghijauan).
Ke- 4 Rekomendasi KP2C itu adalah normalisasi sungai Cileungsi, pembangunan tanggul permanen, pembangunan pintu pengendali air, dan pembangunan waduk di hulu Sungai Cileungsi.
Dengan upaya tersebut di atas, KP2C meyakini potensi banjir di kawasan bantaran Sungai Cileungsi, Cikeas maupun Kali Bekasi dapat diminimalisasi.
KP2C menyatakan siap untuk menyampaikan skenario pencegahan banjir dengan pemerintah, hingga pun menghadap langsung ke Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan secara lebih detil hal ihwal ketiga sungai tersebut.
“Besar harapan kami, empat Rekomendasi KP2C ini menjadi pertimbangan Bapak Presiden dan dapat segera diwujudkan. Untuk itu, warga berharap pak Joko Widodo bisa melihat langsung kondisi di perumahan PGP dan VNI,” harap Puarman mengakhiri keterangannya.
Sementara Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, Bambang Hidayah, mengatakan normalisasi Kali Bekasi sudah diprogramkan. “Tahun ini kami melakukan pengadaan alat dan pembebasan lahan. Tahun depan proyek tersebut akan dimulai. Namun secara sporadis sudah dilakukan di titik-titik tertentu,” terang Bambang.
Menurut Bambang, normalisasi Kali Bekasi akan dimulai dari pertemuan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas mengarah ke Bendung Bekasi, kurang lebih sepanjang 2 km. “Namun bisa saja lokasi normalisasi diubah dengan menarik sedikit ke Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas,” jelas Bambang.
Mengenai usulan KP2C tentang pembangunan cek dam atau pintu air, Bambang menjelaskan perlu dibahas lebih dalam dari sisi fungsionalitas dan perencanaannya.
Untuk rencana pembangunan Waduk Narogong yang berfungsi meminimalisasi banjir di Kota Bekasi dan tempat tampung air baku Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bogor, Bambang menjelaskan rencana tersebut segera direalisasikan. “BBWS akan menghimpun masukan, khususnya terkait dengan lokasi pembangunan waduk tersebut,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa barat, M Ichsan pun menyatakan bahwa tindakan lebih lanjut BBWS di Sungai Cileungsi dan Cikeas adalah hal yang sangat ditunggu, pasalnya Ichsan menjelaskan bahwa tumpukan sampah yang ada di sekitar hilir sulit di bersihkan serta di akses, selama ini untuk membersihkan wilayah tersebut menggunakan tenaga pasukan katak.
“Jika memang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane ingin mengadakan pembebasan lahan di sempadan sungai dan penggagasan pengadaan alat berat di 2020 ini, maka sesungguhnya itu adalah informasi yang sangat mendukung untuk penanggulangan bencana banjir ini,” tutur Ichsan.
Menurut Ichsan sejauh ini Komisi IV masih menunggu seperti apa langkah-langkah dari Kementrian PUPR serta BBWS untuk teknis pencegahan banjir yang selanjutnya bisa terjadi lagi di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor.
“Kita mendukung penuh, karena bagaimanapun program-program ini akan terkait dengan masalah budget, jadi kalau memang pemerintah pusat sudah mendukung akibat kejadian luar biasa di awal tahun ini, maka kita dorong agar segera bisa terlaksana,” tutup Ichsan. (JC)
