Jakarta, Inionline.id – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat konsultasi dengan Kementrian Pemuda dan Olah Raga dalam rangka kewenangan teknis kepemudaan dan indeks pembangunan pemuda beserta Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat di Ruang Graha Pemuda Kementrian Pemuda dan Olah Raga DKI Jakarta pada rabu (06/11/19).
Komisi V memahami bahwa pemuda menjadi prioritas nasional dalam pembangunan dan harus mampu berdaya saing, kualitasnya harus baik dan meningkat, di segi peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
63 juta pemuda di Indonesia yang sekarang jumlahnya itu harus dipertahankan, dan perlu di tingkatkan, menurut hasil kajian ada beberapa indikator di Indonesia pertama Sisi pendidikannya yang kedua kesehatannya ketiga lapangan kesempatan kerja keempat kepemimpinan dalam partisipasi dan kelima stimulasi.
Pada masa 2016/2017 peringkat Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Barat menduduki peringkat 5 terbawah lalu kemudian 1 terbawah masih kalah oleh Papua.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan sangat menyayangkan hal ini, menurut Iwan Indeks Pembangunan Pemuda Jabar yang terus merosot ke tingkat yang terbawah pada tahun 2018 menjadi cambuk buat Pemerintah Provinsi untuk memperbaiki program kinerjanya guna membangkitkan nilai IPP.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menjelaskan bahwa IPP bukan identik dengan Dinas Pemuda dan Olahraga saja akan tetapi, IPP adalah program kolaborasi dan sinergitas lintas sektoral di semua lini diantaranya Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan dinas terkait lainnya.
“Untuk itu perlu ada pemahaman yang sama diantara lintas sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memadukan perogram, kebijakan dan anggaran yang mengarah pada pencapaian peningkatan IPP jabar,” ujar Iwan.
Iwan juga menyimpulkan bahwa harus segera dilakukan pertemuan antara lintas sektor untuk menterjemahkan capaian indikator IPP ini agar jelas kinerja masing-masing dinas, siapa berbuat apa didukung oleh kebijakan anggaran guna mendukng implementasi program sinergitas antar lintas sektoral. (JC)
