JAKARTA, IniOnline.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick Off Meeting Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018. Kick Off Meeting sendiri menandai dimulainya pelaksanaan reformasi di Kemendagri tahun 2018 secara serentak. Dilaksanakan oleh seluruh komponen dan UPT di lingkungan kementerian. Diharapkan, reformasi yang dilakukan bukan bersifat prosedural, tapi subtansial. Sehingga reformasi bisa berdampak pada perbaikan pelayanan publik.
Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo saat membuka acara tersebut di Ruang Rapat Sidang Utama Gedung A Lantai 3 Kemendagri, di Jakarta, kemarin. Menurut Hadi, tujuan digelarnya kick off meeting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, responsif, berdaya guna dan berhasil guna. Khususnya lingkungan Kemendagri. Hadi sendiri selain menjabat sebagai Plt Sekjen, ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi. Ikut hadir Plt Inspektur Jenderal selaku wakil ketua tim reformasi dan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana yang juga menjabat sekretaris reformasi birokrasi Kemendagri.
“Saya berharap seluruh elemen yang tergabung dalam 8 Kelompok Kerja (Pokja) Area Perubahan untuk bekerja secara maksimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi, ” kata Hadi.
Reformasi birokrasi yang hendak diwujudkan, lanjut Hadi, adalah reformasi secara substansial. Bukan reformasi prosedural yang hanya berkutat pada pemenuhan bukti dukung atau evidence. Ini yang menjadi tema sentral. “Jangan lagi reformasi birokrasi hanya sebatas pada pemenuhan dokumen semata, namun dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi harus terasa dalam perbaikan birokrasi dan perbaikan pelayanan publik Kemendagri” tutur Hadi.
Di acara yang sama Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Kemendagri, Budi Utomo, memaparkan agenda minimal yang harus dilakukan oleh masing-masing Pokja. Agenda minimal itu mencakup manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM-Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan quick wins Kemendagri dalam pelayanan publik. Menurut Budi, agregasi kerja setiap Pokja akan menjadi resultante reformasi birokrasi Kemendagri.
“Berbagai upaya perbaikan secara terus menerus dilakukan oleh Kemendagri dalam mewujudkan birokrasi Kemendagri yang responsif, transparan dan akuntabel,” kata Budi.
Pinsipnya, kata dia, birokrasi Kemendagri adalah aparatur yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada stakeholders. Terutama kepada masyarakat, pemerintah daerah dan private sector. (mendagri/na)
