Inionline.id – Said Abdullah Ketua Badan Anggaran (DPR R) DPR RI mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang diambil pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Said menyinggung keputusan mewajibkan work from home (WFH) yang diambil pemerintah saat pandemi Covid-19. Saat itu, kata dia, juga terjadi kegaduhan di masyarakat.
“Dulu saya ingat ketika Covid, work from home betapa kesulitannya kita karena kita tidak terbiasa. Ramainya luar biasa, gaduhnya luar biasa. Pemotongan hari ini bukan untuk K/L. Pemotongan ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana salahnya?” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Dengan adanya pemotongan anggaran, ia mengatakan program makan bergizi gratis bisa ditingkatkan. Program rehabilitasi sekolah juga bisa ditingkatkan dan swasembada pangan dipercepat.
Menurutnya, dalam jangka panjang, program itu menguntungkan masyarakat.
“Daripada kita berkutat diantara K/L-K/L kemudian mengeluh soal ya belanja ATK-nya tidak ada, kemudian perjalanan dinas jauh berkurang, seminar sudah tidak ada lagi, FGD. Itu kan hal rutinitas yang dari dulu menjadi kronik,” ujarnya.
“Justru kita bersyukur lah. Bukannya dari dulu kita ingin lebih besar belanja modal daripada belanja barang,” imbuh Said.
Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
