Inionline.id – Usai Pilkada 2024 rampung, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bakal fokus membahas pemisahan tahun penyelenggaraan pemilu dengan pilkada.
Usul itu akan dibahas bersama partai politik, akademisi, dan koalisi masyarakat sipil.
“Ini bagus nanti setelah tahapan pilkadanya selesai, kita akan fokus. Sekarang ini kita tampung semua usulan. Tapi kita akan serius lakukan pembahasan dengan teman-teman civil society, kampus, dan teman-teman partai setelah tahapan pilkada,” kata Bima Arya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/10).
Politisi PAN itu menjelaskan sudah banyak usulan yang masuk soal variasi sistem penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Bima menegaskan pemerintah menampung semua saran.
“Banyak usulan yang sifatnya itu variasi-variasi sistem. Jadi itu kita tampung semua,” ucapnya.
Usul itu salah satunya datang dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja. Ia mengaku mendengarkan aspirasi para panitia pengawas kecamatan (Panwascam) yang cukup letih karena gelaran demokrasi itu berlangsung secara berdekatan.
“Seharusnya pemilu dan pilkada kita dipisah, tidak dalam satu tahun,” ujar Bagja dalam pidatonya di Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pilkada 2024, Monas, Jakarta, Rabu.
Bagja pun menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan usul pemilu nasional dan pilkada serentak tak digelar pada tahun yang sama.
Ia mengatakan Bawaslu menyerahkan urusan itu ke pemerintah dan DPR perihal itu.
“Untuk tidak menyatukan pemilu dan pilkada dalam satu tahun karena beririsan waktunya, dan respons beliau ke depan akan dipertimbangkan,” kata Bagja.
“Sehingga tidak terjadi tumpang tindih tahapan dan itu merupakan kerawanan tersendiri,” ucapnya.
Pada tahun ini, pemilu digelar pada Februari 2024 dan pilkada serentak pada November 2024.
