Bogor, Inionline.id – Anggota DPRD Jawa Barat fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat dengan tegas mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat soal investor yang bakal berinvestasi di Bandara Internasional Kertajati.
Dirinya mendesak Pemprov agar lebih mengedepankan investor lokal Indonesia serta menginginkan para pegiat UMKM setempat juga mendapat tempat di Bandara Kertajati.
Terakhir pada sidang paripurna 8 November 2024 telah dipersiapkan rancangan peraturan daerah (ranperda) mengenai pengelolaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity.
Ranperda tersebut disusun sebagai tindak lanjut dari pengoperasian penuh Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, setelah adanya pemindahan penerbangan dari Bandung, yang diproyeksikan akan meningkatkan kebutuhan modal kerja dan investasi.
Selain itu perda tersebut digagas untuk memperkuat pengelolaan bandara, ranperda juga mengharmonisasikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
“Kalau bandara seharusnya jangan dimiliki oleh asing, tetap harus Pemprov, kalaupun misalnya saat ini tidak profit dan dievaluasi bukan yang dievaluasi pejabatnya, periksa apa kerjanya, seharusnya itu termasuk dengan badan usaha milik daerah, dengan disusunnya perda tersebut ada bantuan dari pemerintah dalam hal ini Pemprov Jabar, harusnya dengan usaha dikasih modal sekian besar, dia berkembang bisa menghidupkan banyak pihak, bisa mendatangkan keuntungan, bukan menguras APBD setiap tahunnya,” kata Doni kepada awak media, Senin (18/11/2024).
Dirinya memastikan bakal melihat secara detail dimana letak masalah BIJB Kertajati ini.
“Semangat awal kita berangkat membangun BUMD adalah satunya mempekerjakan warga atau masyarakat, yang kedua mendapatkan profit keuntungan untuk anggaran pemerintah daerah untuk apa, menambah APBD, APBD ketika bertambah untuk apa, bertambah untuk pelayanan kesehatan, bertambah untuk pelayanan pendidikan bertambah untuk pelayanan infrastruktur, kerangka berpikirnya begitu tapi pada faktanya enggak. Masalah ini tergantung Kepala daerahnya, harusnya kalau kepala daerahnya tegas seharusnya bisa,” tukas Doni.
Kabar terakhir yang disampaikan oleh Direktur Utama PT BIJB Muhammad Singgih, mengatakan bahwa investor asal Arab Saudi dan India batal berinvestasi di BIJB Kertajati.
“Memang keberminatan awal dari calon mitra tersebut ada. Namun seiring proses yang sudah dilaksanakan dari calon-calon mitra tersebut sampai dengan proses berakhir tetap tidak menghasilkan pemenang,” imbuhnya.
Investor asal India tidak berhasil memasukkan proposal investasi sampai tenggat waktu berakhir.
Sedangkan investor asal Arab Saudi sudah memasukkan proposal investasi namun ada sejumlah persyaratan investasi yang tidak dipenuhi oleh mereka.
