Inionline.id – DPRD DKI memberikan sejumlah kriteria untuk sekolah swasta SPP gratis di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan program sekolah swasta gratis yang rencananya direalisasikan pada 2025 bukan diperuntukkan bagi kalangan yang mampu.
“2025 itu kita mencoba untuk sekolah gratis swasta yang harus dijadikan catatan teman-teman semua bahwa, ini bukan untuk yang kalangan mampu, tetapi untuk anak-anak yang memang dia tidak mampu,” kata Ima di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11).
Ia mengungkapkan program sekolah swasta gratis diusulkan karena banyak siswa yang tidak masuk sekolah negeri terganjal syarat usia dan zonasi. Siswa tersebut pun masuk ke sekolah swasta namun tidak bisa membayar.
Ima mengatakan kajian soal program tersebut telah dilakukan sejak dua tahun lalu.
“Banyak anak-anak yang ketika dia zonasi tidak dapat, usianya kurang, akhirnya mereka masuk swasta, di swasta pun tidak dapat KJP. Akhirnya yang terjadi adalah mereka pun putus sekolah, menunggak, ijazahnya tertahan,” katanya.
Ia mengatakan nantinya, siswa penerima manfaat program sekolah gratis juga bakal mendapat bantuan peralatan sekolah.
“Contoh, kayak satu sekolahan itu, pasti misalkan kuotanya ada 200, yang 100 itu untuk yang memang dibiayai oleh Pemda DKI. Berarti yang dapat seragam dan lain-lain memang 100 orang tersebut. Jadi bukan yang 200 orang yang ada di sekolah swasta,” katanya.
Lebih lanjut, untuk pelaksanaannya nanti, ia menyarankan kriteria sekolah swasta yang jadi sasaran program itu adalah yang berada di wilayah padat warga dan ekonomi sulit.
Ia juga meminta agar dalam praktiknya guru-guru tidak membedakan siswa.
“Kalau misalkan terdapat ada yang membedakan tersebut, mungkin ke depannya itu bisa ditinjau ulang, karena sebenarnya sekolah swasta ini kan banyak yang hidup segan mati tak mau, kondisi menengah bawah. Dengan adanya sekolah gratis ini, secara langsung mereka dapat subsidi dari pemerintah. Hidup lagi sekolahnya,” ujarnya.