Inionline.id, Tegal–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Selasa, 5 November 2024.
Sebagai tindak lanjut surat edaran KPU RI Nomor 2279 tentang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada, kegiatan tersebut dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Gumayun, Dukuhwaru, Tegal.
Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Tegal, Adi Purwanto mengatakan, simulasi pemungutan suara tersebut untuk mengukur kinerja dan kesiapann Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Untuk memastikan bahwa seluruh anggota KPPS memahami betul alur kerja pemungutan dan penghitungan suara, mulai dari penggunaan surat suara, formulir, hingga penggunaan sistem rekapitulasi suara elektronik (Sirekap),” kata Adi Purwanto.
Adi mengungkapkan, dengan adanya simulasi tersebut KPPS dapat memahami alur pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pilkada.
“Termasuk juga penggunaan surat suara, penggunaan formulir, penggunaan Sirekap Pilkada dan jenis logistik lainnya,”jelasnya.
Lebih lanjut, Adi mengatakan lokasi simulasi yang berada di TPS 8 Desa Gumayun karena lokasinya sangat strategis.
“Jadi bukan karena di sini partisipasinya kurang, tapi karena lokasinya lebih dekat dengan kantor KPU, sehingga lebih efisien, cukup memadahi, dan mudah dijangkau,” katanya.
Dalam simulasi ini, peserta pemilih sebanyak 521 jiwa disimulasikan untuk memilih dua pasangan calon, yakni untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan pemilihan gubernur/wakil gubernur.
Untuk membedakan surat suara, Pilbup menggunakan warna biru muda, sedangkan Pilgub berwarna merah marun.
Dalam simulasi ini, jumlah pasangan calon yang disimulasikan sengaja ditambah menjadi tiga pasang, Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan KPU RI yang mewajibkan penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan skenario dengan jumlah pasangan calon lebih dari dua.
Nomor urut pasangan calon dalam simulasi juga sengaja dibuat berbeda, yaitu 75, 76, dan 77, untuk menghindari adanya pengaruh terhadap persepsi masyarakat terkait nomor urut sebenarnya.
“Tujuan utama simulasi ini adalah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kerja KPPS, bukan untuk mengukur elektoral,” tutup Adi.
