Inionline.id – Ribuan pekerja angkutan bakal melakukan aksi unjuk rasa usai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersiap melarang ojek online (ojol) membeli pertalite dan BBM subsidi lainnya.
“Kami rencana akan turun jalan, (demo) ke Kementerian ESDM. Sekitar 1.000 masa (dengan tuntutan) menolak pencabutan subsidi BBM (untuk ojol),” ungkap Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati, Kamis (28/11).
Lily belum merinci lebih lanjut tentang kapan aksi demo para pekerja angkutan. Ia hanya menegaskan para pengemudi menentang keras ide pemerintah itu.
Menurutnya, dampak dari kebijakan Bahlil tak hanya merugikan ojol. Lily menyebut pekerja angkutan lainnya juga bakal terdampak, seperti taksi online hingga kurir.
“Pencabutan subsidi ini semakin memberatkan karena pengemudi sudah menanggung banyak biaya operasional, seperti biaya parkir, sparepart, servis kendaraan, biaya pulsa, paket data, cicilan kendaraan, cicilan atribut (helm, jaket, tas), dan biaya lainnya,” tuturnya.
“Belum lagi potongan platform yang sangat memberatkan di kisaran 25 persen-70 persen, itu pun sudah melanggar ketentuan pemerintah yang mengatur potongan platform maksimal 20 persen,” imbuh Lily.
SPAI mengungkapkan platform juga menawarkan skema pinjaman online (pinjol) kepada para driver. Pembayaran angsurannya dipotong dari penghasilan yang diterima, sehingga driver terpaksa bekerja 24 jam per hari demi melunasi utang.
Lily juga mewanti-wanti dampak yang lebih luas dari rencana kebijakan Bahlil. Menurutnya, pelarangan ojol membeli BBM subsidi bisa berujung pada lonjakan harga bahan pokok.
“Pencabutan subsidi BBM ini akan berdampak luas pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dan akan memberatkan masyarakat. Maka, otomatis masyarakat yang menggunakan layanan kami akan semakin berkurang untuk bisa berhemat akibat kenaikan harga-harga tadi,” wanti-wanti Lily.
“Pencabutan subsidi sudah pasti akan menurunkan pendapatan kami yang saat ini sudah rendah karena tidak pasti. Kami tidak mendapatkan upah minimum layak akibat platform memberlakukan status mitra, seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, Lalamove, InDrive, Borzo, dan lainnya tidak mengakui kami sebagai pekerja tetap,” sambungnya.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengaku cemas dengan rencana pemerintah. Ia menekankan para pengemudi selama ini menggantungkan hidup dari ojol yang sebenarnya sudah carut-marut.
Ia menegaskan meski ojol bukan kendaraan pelat kuning, tapi pengemudi berbasis aplikasi sudah dianggap sebagai transportasi umum. Pria yang akrab disapa Ariel itu menyebut banyak masyarakat mengandalkan ojol.
“Bila tidak mendapat subsidi (BBM) dengan tarif (aplikasi) saat ini, hampir pasti pengemudi berbasis aplikasi bakal semakin sulit pendapatannya,” ungkap Ariel.
“Harapan kami soal subsidi BBM untuk pengemudi platform harus diberlakukan secara khusus,” tegasnya.
Ia paham aturan soal subsidi BBM memang diperlukan. Kendati, Ariel ingin moda transportasi berbasis aplikasi juga mendapatkan tempat.
Ariel menyebut pemerintah harus segera meregulasi bisnis ini. Harapannya, kebijakan pemerintah yang lain, termasuk subsidi BBM tidak tumpang tindih dengan eksistensi ojol.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut driver ojol tidak masuk dalam kriteria penerima subsidi BBM baru. Ia mengatakan ojek masuk dalam kategori usaha.
“Ojek itu, alhamdulillah kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya (driver). Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini disubsidi?” jelas Bahlil.