Bandung, Inionline.id – Kebijakan Pemdaprov Jabar yang membatasi volume pengiriman sampah dari kabupaten kota di Bandung Raya ke TPA Sarimukti memancing reaksi dari anggota DPRD Jawa Barat Fikri Hudi Oktiarwan.
Menurutnya Pemdaprov harus punya solusi soal sampah yang sistematis dan terintegrasi.
“Jawa Barat sebagai provinsi terpadat di Indonesia bakal menimbulkan dampak dan tuntutan terhadap utilitas publik sampah salah satunya,” ujar Fikri.
“Masalah ini tidak mungkin diatasi tanpa ada pendekatan yang sistematis dan integral, artinya pertama dia harus sistematis menghitung seluruh aktivitas penduduk dengan sejumlah pengeluaran sampahnya,” sambung Fikri.
Kemudian menurutnya, sampah-sampah tersebut memiliki kategori seperti sampah organik, non organik, plastik, lalu dari sampah sebanyak itu bagaimana pemerintah harus mengelolanya.
“Berapa yang bisa didaur ulang, berapa yang memang akan menjadi residu, kalau daur ulang harus seperti apa, yang residu harus dibuang dimana, sampai berapa lama, butuh luasan berapa, seperti inilah solusi sistematis yang kami maksud,” tukas Fikri.
Point ke-2 soal solusi integrasi menurut politisi PKS ini tidak semata-mata pendekatannya kepada penyediaan TPA (tempat pembuangan akhir) saja.
“Artinya harus juga ada pendekatan kultural, kalau kita lihat di negara-negara seperti Korea dan Jepang dari rumah, kemudian berbagai macam fasilitas publik, mereka sudah mulai dididik membuang, memilah sampah sehingga itu mengurangi tekanan terhadap banyaknya volume sampah. Masyarakat juga ditanamkan kultur seperti demikian, sehingga memudahkan nanti dalam proses berikutnya,” imbuh Fikri.
“Tidak hanya TPA Sarimukti, Gubernur Jawa Barat terpilih berikutnya juga akan kami tagih soal penyelesaian TPPAS Nambo yang ada di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.