Inionline.id – Sekitar 150 ribu warga Israel kembali melakukan demonstrasi di ibu kota negara itu, Tel Aviv, sejak Sabtu (15/4), untuk menolak perubahan sistem peradilan.
Aksi protes berlangsung di 150 lokasi di Israel. Penyelenggara demo mengklaim 400 ribu orang terlibat dalam aksi ini.
Namun, organisasi sayap kanan, Im Tirtzu, juga menggelar protes tandingan di 12 titik guna mendukung perombakan sistem itu.
Menurut penyelenggara demo setiap perubahan yang diinginkan seperti kemauan pemerintah akan mulai mengubah Israel menjadi negara diktator.
“Jutaan orang yang berpartisipasi dalam demonstrasi hingga hari ini akan menentang penghancuran Israel dan nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan,” demikian pernyataan resmi pengunjuk rasa, seperti dikutip Times of Israel.
Di Tel Aviv, polisi mengantisipasi jika pengunjuk rasa memblokir Jalan Raya Ayalon dan menghentikan arus lalu lintas.
Demo juga berlangsung di Netanya, baik yang menolak maupun yang mendukung perubahan konstitusi itu.
Mereka yang menolak berjumlah sekitar 24 ribu, sementara orang-orang yang mendukung hanya sekitar 150 di Netanya.
Polisi lalu meningkatkan jumlah personel untuk mengantisipasi potensi bentrok antara kedua kubu tersebut.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Bin Gvir, mengunjungi sekelompok orang yang mendukung perubahan sistem itu.
“Kami mendukung reformasi! Untuk tentara IDF [Pasukan Bersenjata Israel] Untuk Negara Israel,” kata Bin Gvir kepada orang-orang yang pro.
Bin Gvir merupakan salah satu orang di pemerintahan yang mendukung reformasi itu. Kehadiran Bin Gvir menuai kritik dari pihak oposisi, Yair Lapid.
“Tunjukkan pada saya tempat di dunia di mana pemerintah berdemonstrasi melawan rakyat sendiri,” kata Lapid.
Ia kemudian berujar, “Di negara demokratis mana di dunia, selain di Israel, Itamar Bien Gvir bisa menjadi menteri? Anda tahu mengapa dia ada di sini? Karena di takut kepada Anda.”
Belakangan, Israel berada dalam gejolak usai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berencana merombak sistem peradilan.
Nantinya, sistem itu memberikan kendali lebih banyak kepada politisi dan mengurangi peran Mahkamah Agung.
Demo di Israel pun berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Netanyahu lalu mengumumkan menunda sementara pengesahan sistem peradilan. Namun, dia menegaskan bakal mengesahkan rancangan itu.
Penundaan tersebut, lanjut dia, untuk memberi kesempatan dialog nyata bagi banyak pihak.
