Rencana Jokowi Perpanjang Izin Usaha Tambang di Papua Direspons Freeport

Ekonomi057 views

Inionline.id – PT Freeport Indonesia (PTFI) menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang kontrak alias Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) perusahaan tersebut.

“Kami menyambut baik rencana pemerintah terkait perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 2041,” kata VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia Katri Krisnati, Sabtu (29/4).

Katri menegaskan Freeport adalah aset penting pemerintah. Menurutnya, kehadiran PTFI dalam mengelola sumber daya mineral milik Indonesia penting untuk kesejahteraan masyarakat luas.

“Berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Papua serta keberlanjutan lapangan pekerjaan setelah 2041,” tegasnya.

Menurutnya, perusahaan berkomitmen mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah terkait perpanjangan kontrak tersebut. Katri menegaskan langkah ini dilakukan demi kepentingan bangsa, negara, dan seluruh pemangku kepentingan.

Rencana soal perpanjangan kontrak Freeport dibocorkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Namun, Bahlil menyebut Jokowi punya dua syarat utama yang harus dipenuhi Freeport.

“Saya kasih bocoran, dalam beberapa waktu terakhir ini, kita sedang membicarakan tentang kemungkinan perpanjangan pengelolaan Freeport.Jadi, pemerintah memikirkan melakukan perpanjangan, tapi dengan penambahan saham kurang lebih 10 persen. Ini bocoran saja, nanti akan kami umumkan secara resmi,” ungkapnya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

Bahlil menyebut rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin baik dan grafik produksi yang mencapai puncak pada 2030-2035. Ia menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.

Namun, Bahlil mengatakan pemerintah masih bakal menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Ia menegaskan pemerintah ingin produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti.

“Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil,” tutur Bahlil.

Selain syarat penambahan 10 persen saham, Bahlil mengatakan pemerintah bakal mendesak Freeport membangun smelter baru di Papua. Bahlil menegaskan syarat tersebut adalah bentuk menuntut keadilan.

Menurutnya, dua syarat itu harus disetujui Freeport. Ia bahkan sesumbar siap dievaluasi Presiden Jokowi jika upaya negosiasi tersebut gagal.

“Jadi Freeport bukan memberikan perpanjangan ke orang lain, memperpanjangkan diri kita sendiri. Karena ini punya Pemerintah Indonesia yang dimiliki sahamnya oleh negara sebesar 51 persen. Freeport harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport gak mau nambah, saya siap dievaluasi jadi menteri. Freeport harus membangun smelter di Papua, saya hanya minta keadilan,” tutupnya.