Inionline.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sejumlah serikat buruh lainnya mendesak agar Komisi IX DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut penanganan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) di Indonesia.
Desakan itu disampaikan melalui aksi demonstrasi yang diikuti setidaknya sekitar 50 buruh di depan Kantor Kementerian Kesehatan di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/10).
“Yang di DPR, khususnya Komisi Kesehatan [Komisi IX] agar segera membentuk pansus. Kasus ini harus segera diusut dan harus ada yang mau bertanggung jawab. Jangan menunggu kematian sampai 200 kasus,” kata anggota KSPI Helmi Z, Jumat (28/10).
Helmi juga mendesak pemerintah agar segera membentuk tim pencari fakta nasional lantaran buruh menilai industri farmasi turut bermain dalam penyebab kasus ini. Selain itu buruh meminta kejadian ini ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk penyakit gagal ginjal akut tersebut.
“Kami tidak peduli jumlah [massa aksi] kami tidak terlalu banyak. Tapi kami menentang segala bentuk penindasan dan penderitaan rakyat,” ujarnya.
Kepala BPOM Penny K Lukito sebelumnya telah merespons sejumlah pihak yang menilai pihaknya telah lalai dalam melakukan pengawasan produk obat yang beredar di Indonesia. Penny membantah penilaian tersebut, ia memastikan BPOM sudah melakukan proses pengawalan sangat ketat sesuai tupoksinya.
Penny mengatakan jaminan keamanan di Indonesia tidak hanya kewajiban kerja BPOM, ada sejumlah pihak yang berperan dalam proses keamanan tersebut, termasuk obat. Ia menyebut, salah satunya standar farmakope yang seharusnya ada di Kementerian Kesehatan, namun standar itu belum ada dalam proses produksi obat.
