Vaksinasi Booster Rendah Menjadi Alasan Pemerintah Belum Cabut PPKM

Berita257 views

Inionline.id – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menjelaskan alasan pemerintah belum berencana mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satunya karena rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster.

Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Alexander K. Ginting merinci per 21 September, total capaian vaksinasi dosis satu mencapai 204.388.537 orang. Sementara vaksin dosis kedua 170.997.002 orang, dan dosis ketiga baru 62.879.386 orang atau 26,8 persen dari total sasaran 234.666.020 orang di Indonesia.

“Inilah masalah dalam negeri kita yang berbeda dengan negara luar. Jadi kita tidak terburu-buru untuk menutup PPKM dan pembebasan dari protokol kesehatan Covid-19,” kata Alex saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/9).

Alex melanjutkan, hingga saat ini baru tiga provinsi yang mencatatkan capaian booster di atas 50 persen, yakni DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

Dengan demikian ia meminta agar pemerintah daerah berupaya menggenjot capaian vaksinasi dengan bekerja sama dengan stakeholder lainnya.

Alex mengimbau kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi booster di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat agar segera booster guna meningkatkan kekebalan atau antibodi tubuh terhadap paparan Covid-19. Ia juga meminta agar para tenaga kesehatan (nakes) segera mengakses booster dosis kedua atau vaksin dosis keempat.

“Kendati kita sudah di PPKM level 1 tapi masih ada kewaspadaan dalam pengawasan dan pengendalian Covid-19, mulai dari level desa kelurahan sampai ke kabupaten kota, dengan penekanan salah satunya pencapaian vaksinasi booster dan booster kedua di nakes,” ujarnya.

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono sebelumnya mengusulkan agar pemerintah menyetop PPKM di Indonesia. Pandu menilai pandemi Covid-19 di Indonesia sudah terkendali.

Kendati demikian, Pandu menilai status pandemi Covid-19 di Indonesia belum saatnya dicabut seperti yang baru-baru ini dilakukan di Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia dapat bersiap-siap secara bertahap, salah satunya dengan menghentikan PPKM.