by

Merasa Tidak Bebas Mengkritik Kebijakan Pemerintah, Warga Tamansari Bogor Ngadu ke Dewan Jabar Mochamad Ichsan

Bogor, Inionline.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat daerah pemilihan Kabupaten Bogor Mochamad Ichsan Maoluddin menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Aula wisata Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Minggu (18/09/2022).

Dalam giat tersebut tidak hanya diikuti oleh para ketua DPRa PKS Kecamatan Caringin, nampak hadir warga Kecamatan Cijeruk, Tamansari hingga Cisarua.

Saat sesi tanya jawab berlangsung, Asep Suryana tokoh pemuda dari Kecamatan Tamansari mencurhakan kegundahannya dimana era pemerintahan Presiden Jokowi ini masyarakat serasa terancam ketika melancarkan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

“Ada beberapa catatan penting terkait apa yang sudah bapak Ichsan sampaikan, jadi saya ingin menyampaikan kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang katakanlah sudah mulai terdegradasi oleh kebijakan para pemangku kebijakan itu sendiri,” ucapnya.

Asep melanjutkan, “katakanlah dari hal yang memang kebutuhan substansi masyarakat hajat hidup orang banyak seperti BBM kemudian pasal karet sehingga orang tidak bisa menyampaikan katakanlah mungkin mengkritisi, ada semacam sekat atau batasan pada saat kita ingin menyampaikan hal-hal, mungkin di zaman orde sekarang saja yang mungkin ada batasan itu,” ungkapnya.

Merespon aspirasi ini, Mochamad Ichsan mengatakan bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat itu adalah yang harus didengarkan dan dilindungi keberadaannya.

Sesi foto bersama anggota DPRD Jawa Barat Mochamad Ichsan dengan masyarakat Kabupaten Bogor, Minggu (18/09/2022).

“Masyarakat sebagai identitas rakyat yang langsung merasakan efek dari kenaikan harga BBM contohnya, seharusnya pemerintah mengkaji ulang, jadi bukan hanya sekedar hitung-hitungan diatas kertas tapi bagaimana agar pemerintah itu melihat kondisi masyarakat Indonesia atas kebijakan tersebut,” ujarnya.

Kemudian politisi PKS ini menambahkan, kalaulah misalnya menyuarakan itu sesungguhnya, baik itu suara melalui ekstra parlementer atau kawan-kawan kita yang ada di parlemen, anggota dewan tetap menyuarakan bahwa himpitan harga BBM itu berdampak luas.

“Kita bisa melihat kenyataan hari demi hari, sekarang masyarakat betapa sangat betul-betul merasa keberatan, mereka yang tadi barang-barang konsumsi yang mereka bisa dapatai sekarang sudah tidak bisa, untuk mendapatkan itu mereka harus mengcover barang itu untuk berapa hari, padahal dulu secara konsumtif bisa didapatkan dengan mudah tapi sekarang menjadi harga yang mahal,”katanya.

Untuk itu Mochamad Ichsan menegaskan agar pemerintah tidak anti kritik kemudian menggunakan Undang-Undang ITE salah satunya sebagai alat untuk membungkam masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah saat ini.