Inionline.id – Hingga akhir 2022 Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu memproyeksi subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp131,02 triliun.
Rincian outlook Rp131,02 triliun tersebut terdiri dari subsidi sebesar Rp66,47 triliun dan kompensasi Rp64,55 triliun.
“Jika tidak diberlakukan tarif adjustment (penyesuaian), golongan non subsidi menimbulkan beban kompensasi 2022 saja, beban kompensasi berpeluang menjadi Rp64,55 triliun. Sehingga subsidi dan kompensasi untuk listrik totalnya Rp 131,02 triliun,” jelas Febrio dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (13/9).
Realisasi subsidi dan kompensasi listrik terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2017, realisasi subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp58,06 triliun. Kemudian, menjadi Rp79,68 triliun per 2018.
Pada 2019, subsidi dan kompensasi listrik turun ke Rp74,92 triliun dan kembali naik ke Rp79 triliun pada 2020 dan Rp81,2 triliun pada 2021.
Febrio mengatakan total kompensasi listrik sejak 2017 hingga 2021 sebesar Rp95,4 triliun telah dibayarkan sepenuhnya. Namun, ia menyayangkan anggaran yang sebesar itu justru dinikmati oleh industri besar dan rumah tangga mampu.
“Kebijakan subsidi listrik golongan I 450 Volt Ampere masih diberikan kepada seluruh pelanggan, sehingga belum sepenuhnya tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Febrio, tarif listrik sebagian golongan pelanggan non subsidi lebih rendah dari harga keekonomian, sehingga memunculkan risiko bagi keuangan negara berbentuk kompensasi.
Adapun komposisi penerima manfaat subsidi listrik pada 2021 adalah 80,9 persen rumah tangga, 3,7 persen industri, 7,1 persen bisnis, 7,9 persen sosial, 0,3 persen pemerintah, dan lainnya sebesar 0,2 persen.
Sementara itu, kelompok penerima manfaat kompensasi 2021 paling besar dinikmati oleh industri besar yang mencapai 49,7 persen, kemudian bisnis besar 15 persen, rumah tangga mampu 32,4 persen dan 2,9 persen pemerintah.
Febrion mengatakan pemerintah terus menghadapi berbagai tantangan dan risiko agar subsidi listrik tepat sasaran. Di satu sisi, volatilitas harga Indonesian Crude Price (ICP), batubara serta kurs juga ikut memengaruhi perhitungan pemerintah.
