Bandung, Inionline.id – Timpangnya anggaran perubahan 2022 untuk antisipasi dampak kenaikan BBM Provinsi Jawa Barat yang hanya senilai 50 miliar rupiah dan masih kalah besar dibanding anggaran pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebesar 75,7 Miliar Rupiah dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dinaikan sebesar 10,3 Miliar Rupiah, sebesar 86,1 Miliar Rupiah membuat fraksi PKS DPRD Jawa Barat sangat menyoroti hal tersebut.
Iwan Suryawan selaku bendahara fraksi PKS DPRD Jawa Barat menyebutkan, alokasi dana untuk masyarakat belum ideal.
“Tinggal sekarang goodwillnya Gubernur seperti apa atas kebijakan yang dia sendiri keluarkan, seharusnya berbanding lurus anggaran kebijakan beserta anggarannya agar memang terlihat bahwa keberpihakan kepada apa yang diharapkan oleh masyarakat, yang Gubernur tuju tercapai,” tutur Iwan, Senin (26/09/2022).
Selain itu, Fraksi PKS menilai berimbangnya antara program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar rakyat dengan program sebagai “Pemanis Citra”.
Sedangkan anggaran untuk urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat program peningkatan kualitas keluarga yang anggarannya hanya 64,8 Juta Rupiah.
