Inionline.id – DPR Aceh melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo terkait penolakan kenaikan harga BBM yang telah menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.
Selain ke Presiden, surat tersebut juga dikirim ke Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Forum Bersama DPR dan DPD RI asal Aceh dan Pj Gubernur Aceh.
Ketua DPR Aceh Saiful Bahri mengatakan surat yang akan dikirim itu berisi aspirasi dari masyarakat.
“DPRA menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan seluruh aspirasi tersebut kita sampaikan melalui surat ke Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI,” kata Saiful Bahri kepada wartawan, Kamis (8/9).
Surat yang akan dikirimkan berisi lima poin, yaitu menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM yang akan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Kemudian meminta pemerintah memformulasikan kebijakan alternatif terbaik disamping menyediakan bansos dan BLT.
Kemudian meminta pemerintah membuat regulasi terkait penyaluran BBM bersubsidi berdasarkan data yang terukur, mencabut kenaikan tarif listrik dan meminta DPR RI menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
“Pada prinsipnya DPRA sepakat dengan apa yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demo, bahwa kenaikan harga BBM ini sangat mengiris hati masyarakat,” ucapnya.
Sebelumnya, selama empat hari berturut-turut, mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM di DPR Aceh. Bahkan aksi yang terjadi pada Rabu kemarin (8/9) mahasiswa dan aparat kepolisian bentrok di depan gedung DPR Aceh.
Massa mahasiswa tersebut kecewa lantaran tidak diberikan masuk oleh polisi yang berjaga di pintu pagar masuk gedung tersebut. Akibat bentrokan itu, lima polisi dan tiga mahasiswa mengalami luka-luka.
