BANDUNG, Inionline.id – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pihak Pertamina mengawasi pasokan bahan bakar minyak bersubsidi agar tepat sasaran kepada yang telah ditentukan kriterianya.
“Selama ini kalau kita ke SPBU, ya begitu saja soal beli membeli, tak ada screening . Tolong bisa dipastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini supaya dapat sesuai dengan kenyataan di waktu ini,” ujar Kang Emil usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin 5 September 2022 kemarin.
Merespon pernyataan tersebut, anggota DPRD Jawa Barat fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) H. Supono menyatakan bahwa pernyataan Ridwan Kamil tersebut harusnya dibarengi dengan pedoman standard untuk menentukan mana pembeli yang berhak dan mana yang tidak berhak.
“Sekarang kriteria yang dijadikan pedoman untuk bahwa itu yang berhak dan tidak berhak bersubsidi itu absurd juga, umpamanya mobil minibus, mobil minibus 7 penumpang dianggap juga mobil tidak bersubsidi, artinya yang Cc nya diatas 1.300, itu banyak orang-orang yang mungkin dengan dia kredit mobil untuk usaha sebagai taxi online, justru ini masyarakat berprofesi taxi online itu pasti malah terbebani ada yang berhak kendaraan di 1.500 Cc, ada yang 2.000 Cc umpamanya,” ujar H. Supono saat dihubungi awak media via telepon.
Pemerintah Pusat atau Provinsi harus punya kriteria yang tegas untuk screening yang dimaksud, karena pemilik mobil dengan Cc tertentu belum tentu juga orang tidak mampu atau bahkan orang mampu.
“Hal seperti ini harus diperhartikan Pemerintah, jadi screeningnya itu menurut saya perlu ada justru diperlonggar, mungkin kalau yang Alphard atau Innova keatas dan sebagainya dilarang, tapi jika Avanza, Xenia anggaplah menurut saya masih perlu membeli BBM bersubsidi,” tandasnya, Rabu (07/09/2022).
