by

Bukan MPP, Dewan Erni Sugiyanti Justru Dorong BUMDES Jadi Ujung Tombak Pelayanan Pajak

Bandung, Inionline.id – Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas saat Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 13 September 2022 yang lalu terkait Mall Pelayanan Publik (MPP) mendapat sorotan dari anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Erni Sugiyanti.

Azwar yang mengatakan bahwa kecanggihan teknologi digital, harus direspons dengan baik. Maka dari itu, dirinya mengajak seluruh kepala daerah menciptakan terobosan dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik Digital.

“”Kita akan ciptakan Mall Pelayanan Publik Digital. Karena semua kegiatan bisa dilakukan dengan HP (handphone),” tuturnya.

Merespon hal ini, Erni Sugiyanti menyatakan wacana tersebut sah-sah saja, namun jika melihat kondisi riil di lapangan, dirinya mengambil sample di daerah pemilihannya yaitu Kabupaten Bogor, dimana MPP Kabupaten Bogor terkadang masih sepi pengunjung.

Erni Sugiyanti menduga Pemerintah sangat kurang dalam hal sosialisasi terkait keberadaan MPP khususnya di Jawa Barat.

“Sebenarnya bukan kosong, saya pernah share di Sentul sebenarnya bukan kosong tapi memang karena sosialisasinya kurang, jadi masyarakat belum banyak yang bisa memanfaatkan itu, dimana posisinya kalau disentul itu dibawah itu juga kondisi seperti itu memang pemberitahuan kepada masyarakat harus lebih jelas,” ujarnya, Senin (19/09/2022) saat dihubungi awak media.

Kemudian politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini justru mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang justru dimaksimalkan untuk pelayanan kepada masyarakat terlebih pada sektor penerimaan pajak.

“Kenapa kemudian saya mendorong masyarakat untuk apalagi kalau Kabupaten Bogor banyak desa,bmalah lebih banyak kemudian menginginkan bahwa Bumdes bisa dimaksimalkan untuk kemudian memanfaatkan bekerja sama dengan pihak Samsat misalnya ketimbang mall,” ungkap Erni.

Faktor pertama karena jaraknya (Bumdes) lebih dekat dan masyarakat misalnya yang terdekat dwngan MPP Kabupaten Bogor adalah wilayah Kecamatan Babakan Madang diduga malas untuk kesana.

“Paling orang-orang kota, komplek perumahan yang memang selalu berbelanja ke daerah Sentul mungkin familiar daerah itu, kalau yang lain mereka lebih suka memanfaatkan Bumdes dan lebih mau untuk memanfaatkan Bumdes karena dekat dari rumahnya,” tukas Erni.

Saat ini khusus Kabupaten Bogor sudah tersedia Bumdes yang menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan Bank BJB, hanya saja Erni Sugiyanti menyayangkan jumlahnya belum terlalu banyak dan belum merata di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.