Inionline.id – Elemen buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan demi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan kantor Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/9).
Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Barat itu diperkirakan akan diikuti sekitar tiga hingga lima ribu buruh.
Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, kenaikan BBM cukup meresahkan hingga membuat laju inflasi di atas empat persen. Karena itu, ia memastikan ribuan buruh yang tergabung dalam KSPSI dari 27 kabupaten/kota di Jabar bakal datang untuk menyuarakan aksinya.
Adapun aksi besok dimulai dengan berkumpul di Monumen Perjuangan sejak jam 9 pagi, dilanjutkan dengan longmars pada jam 10 pagi.
“Aksi besok pada dasarnya kita sudah sudah siap. Tentu (kenaikan BBM) ini semakin menurunkan daya beli buruh dan warga masyarakat lainnya. Di mana upah minimum provinsi dan kabupaten/kota tidak mengalami kenaikan,” kata Roy, Selasa (20/9).
Roy memaparkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu bukan langkah tepat. Apalagi dampak pandemi Covid-19 selama hampir tiga tahun masih terasa bagi kalangan buruh di mana perekonomian belum bangkit seutuhnya.
“Sekarang BBM naik sementara upah tidak naik, membuat posisi buruh menjadi semakin sulit dan terpuruk yang akan menimbulkan multiple effect yang besar,” ujarnya.
Bukan hanya itu, Roy mengungkapkan, Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law beserta turunannya yang sudah disahkan membuat nasib buruh semakin sulit.
“Seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Oleh karena itu, KSPSI Jawa Barat kembali menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur dan DPRD Jabar,” kata dia.
Roy menuturkan, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan buruh besok. Yaitu, meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, mencabut UU Cipta Kerja Omnibus Law, dan menyesuaikan upah buruh 2022 sebesar 24 persen serta menaikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 24 persen.
“Inflasi kita juga sebelum kenaikan BBM itu 4,8 di bulan Juli. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, pakar ekonomi termasuk pemerintah memprediksi juga akan mencapai 6-8 persen, masa upah buruhnya enggak naik,” tuturnya.
Bersamaan dengan aksi unjuk rasa buruh, para pengendara ojek online yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transportasi Darat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTD SPSI) Jawa Barat juga akan turun demo.
“Kami juga akan menuntut pembatalan kenaikan harga BBM dan kepastian hukum kemitraan antara aplikator dengan pengemudi ojek online. Mereka akan aksi lebih awal sekitar pukul 10.00 WIB dan bergabung dengan ojek online,” ujarnya.
