Inionline.id – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp95 triliun untuk mengantisipasi krisis pangan di 2023. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa
Rachmatarwata mengatakan anggaran digelontorkan untuk mempercepat swasembada pangan utama Indonesia.
Ia mengatakan dana tersebut bukan hal baru. Sudah disediakan pemerintah sejak 2018.
“Sebetulnya kegiatan-kegiatannya sudah ada. Bisa dilihat di paparan kami kemarin (dalam rapat Banggar), sudah ada sejak 2018 (anggaran ketahanan pangan),” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/9).
Dalam paparan Kementerian Keuangan, anggaran tersebut bakal dialokasikan dalam dua pos yakni Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp72,9 triliun yang bakal ada di Kementerian terkait dan Rp22,1 triliun melalui transfer ke daerah atau di pemda.
Anggaran itu, akan digunakan untuk mendukung proses swasembada pangan yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi), di antaranya, dengan memfasilitasi penerapan budidaya padi, jagung, kedelai, hingga memberikan subsidi pupuk kepada petani.
Dengan anggaran ini, pemerintah menargetkan bisa memberikan subsidi pupuk sebanyak 6,6 juta ton kepada para petani di seluruh wilayah Indonesia.
Tak hanya untuk bidang pertanian, anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk sektor perikanan, seperti memberikan bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan, bantuan benih dan calon induk ikan, hingga memberikan sarana peti beku kepada nelayan.
Kemudian, pemerintah juga akan menggunakan anggaran ini untuk pembangunan bendungan dan jaringan irigasi sebagai pendukung peningkatan produksi pangan.
Secara rinci, anggaran ketahanan pangan ini pada 2018 dialokasikan Rp105,4 triliun, lalu 2019 turun tipis menjadi Rp100,2 triliun, kemudian pada 2020 turun lagi menjadi Rp73,6 triliun.
Lalu, pada 2021 naik lagi menjadi Rp85,9 triliun, dan outlook tahun ini kembali meningkat menjadi Rp94,1 triliun, serta 2023 dialokasikan Rp95 triliun.
