Inionline.id – Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran Rp5,1 triliun untuk membangun infrastruktur dasar ibu kota baru (IKN) pada 2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan anggaran tersebut akan dibagi untuk lima Direktorat Jenderal Kementerian PUPR.
Anggaran untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air senilai Rp110 miliar untuk pengendalian banjir DAS Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, Intake Sungai Sepaku, penyediaan air baku dan Persemaian Mentawir.
Kemudian, anggaran untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp2,11 triliun untuk pembangunan jalan kerja atau logistik di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP, preservasi jalan logistik IKN dan preservasi ruas jalan Sp. IHM – Sp. Riko – jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Lalu, pembangunan jalan bebas hambatan, duplikasi jembatan Bentang Pendek, jalan by pass Pasar Sepaku, dan pembangunan dermaga.
Untuk Ditjen Cipta Karya, anggaran yang diberikan sebesar Rp2,36 triliun untuk sanitasi pengelolaan persampahan KIPP dan pengembangan kawasan permukiman.
Selain itu, anggaran tersebut juga untuk membangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, 4 Blok Kementerian Koordinator, Kemensetneg, Kementerian PUPR, masjid negara, perkantoran satgas, dan pekerjaan bukan bangunan gedung.
“Ditjen Perumahan sebesar Rp480 miliar untuk rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi. Jadi nanti para kontraktor, pekerjanya kita tempatkan di tower-tower rusun yang kita bangun,” ujar Basuki dalam rapat kerja bersama DPR, Kamis (25/8).
Terakhir, anggaran untuk Ditjen Bina Konstruksi untuk sebesar Rp40 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa terkait UKPBJ, honorarium pokja khusus PBJ dan pembinaan tenaga kerja konstruksi IKN.
“Sabtu, kami membuka pelatihan untuk warga di Penajam Paser sebanyak 1.500 dilakukan pelatihan untuk menjadi tenaga konstruksi,” ujar Basuki.
