Inionline.id – Suharso Monoarfa Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan anggaran untuk pembangunan tahap awal ibu kota baru (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, mencapai Rp23 triliun pada tahun depan.
Ia menyebut dana tersebut berasal dari APBN yang masuk ke dalam anggaran belanja kementerian/lembaga. Adapan kementerian/lembaga yang ia maksud di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Investasi BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Polri.
“Seluruhnya kira-kira sekitar Rp23 triliun. Terbesar memang di Kementerian PUPR, sekitar Rp20,8 triliun,” kata Suharso dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8).
Ia menjelaskan alokasi anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang telah disusun. Dalam proyeksi itu 20 persen anggaran pembangunan IKN ditopang oleh APBN, sementara sisanya diharapkan dari swasta.
Suharso menyebut sampai saat ini sudah lebih dari 10 perusahaan swasta yang sudah meneken kontrak untuk investasi di IKN. Sementara, untuk perusahaan luar negeri baru tiga perusahaan.
“Kalau investor dalam negeri saja itu sekitar di atas 10, dari luar mungkin sekitar 3 investor,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan fokus pembangunan IKN pada 2022 dan 2023 adalah pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Seperti, kawasan perkantoran presiden dan wakil presiden, sanitasi, jalan nasional, hingga jalan tol Balikpapan-IKN.
Adapun pembangunan ini akan dimulai pada akhir Agustus 2022.
“Sudah tender semua, mungkin sekarang masa sanggah InshAllah akhir bulan ini sudah tanda tangan kontrak dan akan segera dilaksanakan,” kata Basuki.
Ia pun optimis pembangunan tahap satu ini bisa rampung pada 2024.
Pemerintah sendiri membagi pembangunan IKN dalam tiga tahap. Pertama, penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri.
Tahap kedua, akan dilakukan pada 2025 hingga 2035, dan tahap tiga pada 2035 sampai dengan 2045.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pemerintah akan mendorong investasi swasta dalam membangun IKN di Kalimantan Timur. Setidaknya, 80 persen pembangunan IKN akan ditopang dari swasta.
“Kawasan Inti Pusat Pemerintah (di IKN) memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi,” ungkap Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Pemerintah sempat disebut-sebut akan menggunakan dana APBN lebih dari 50 persen untuk membangun IKN. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung membantah kabar itu tak lama setelah menjadi isu hangat di masyarakat pada Januari 2022.
Pemerintah memproyeksi total dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN sekitar Rp466 triliun-Rp486 triliun.
Berdasarkan rencana awal, APBN akan menanggung 19 persen atau sekitar Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.
Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam membangun IKN.
