Bandung, Inionline.id – Temuan menarik diungkap oleh anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Asep Arwin Kotsara.
Menurutnya Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021 Provinsi Jawa Barat yang menjadi mitra Komisi IV yaitu 7 OPD diantaranya Dinas LH, ESDM, Disperkim, Dishub, Dinas SDA (Sumber Daya Air), Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, serta Bappeda ditemukan sebuah keanehan.
“Setiap OPD berbeda-beda serapan dananya, yang cukup aneh ada berapa mitra yang realisasi fisiknya 100%, namun serapan anggarannya hanya 60%. Ada juga yang target IKU (Indikator Kinerja Utama) sampai tahun 2023 sudah tercapai di tahun 2021,” ucapnya kepada awak media, Jum’at (01/07/2022).
Legislator daerah pemilihan (dapil) Kota Depok-Bekasi ini menilai, temuan tersebut jika dilihat dari sudut pandang bisnis menguntungkan, namun jika dilihat dari pemerintahan OPD tersebut kurang baik dalam membuat perencanaan.
“Saya minta agar setiap OPD membuat perencanaan yang baik, sehingga Deviasi antara perencanaan dan realisasi tidak jauh beda (mirip), dalam membuat perencanaan harus memakai prinsip “Begin From The End”, pungkasnya.
