Bogor, Inionline.id – Anggota Komisi IV DPRD Jabar Mochamad Ichsan menggelar reses III tahun sidang 2021-2022 yang langsung dimanfaatkan warga khususnya emak-emak untuk mengadukan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
Walaupun bukan kewenangan Pemprov dan DPRD Jabar, Mochamad Ichsan mengaku tetap menampung keluhan terkait minyak goreng tersebut. Untuk selanjutnya diperjuangkan baik melalui menyampaikannya ke Pemerintah Pusat maupun adanya kebijakan dari Pemprov Jawa Barat.
Mochamad Ichsan mengatakan, pada April lalu Pemprov Jabar melayani pemesanan minyak goreng melalui aplikasi yang dibuat Jabar Digital Service.
Sasaran program tersebut, ialah masyarakat kelompok menengah ke bawah, dimana mereka bisa membeli minyak goreng curah tersebut dengan harga terjangkau, melalui pengurus Rukun Warga (RW) tempatnya berdomisili.
“Keluhan masyarakat akan minyak goreng atau Sembako lainnya, baik itu terkait kelangkaan maupun mahalnya harga. Kami akan rumuskan solusinya,” kata Mochamad Ichsan ketika ditemui wartawan di Desa dan Kecamatan Ciseeng, Kamis (14/07/2022).
Politisi PKS itu melihat, upaya Pemprov maupun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam melayani pemesanan minyak goreng melalui aplikasi yang dibuat oleh Jabar Digital Service, ia anggap bagian dari keprihatinan.
“Kebijakan tersebut tidak mengembalikan harga minyak goreng seperti semula karena yang bisa mendapatkan minyak goreng tersebut hanya orang yang memiliki akses ke aplikasi tersebut, sehingga kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak begitu berasa ke masyarakat yang ada di bawah,” tambahnya.
Mochamad Ichsan menjelaskan, seharusnya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tidak dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor maupun Indonesia, pasalnya di Bumi Tegar Beriman, khususnya di wilayah barat, terhampar luas perkebunan kelapa sawit.
“Kebun kelapa sawit di Indonesia terhampar luas diatau bahkan paling luas di dunia, kenapa minyak goreng langka dan mahal harganya?” jelas Mochamad Ichsan. (Rez)
