Bekasi, Inionline.Id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kota Bekasi-Depok Asep Arwin Kotsara menggelar reses III tahun sidang 2021-2022 di Resto Nasi uduk kebon kacang, jalan raya Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (13/07/2022).
Dalam sesi tanya jawab, iyut warga Pondok Benda mengeluhkan terkait pelayanan publik Kota Bekasi khususnya pelayanan kependudukan di Kecamatan Jatiasih.
“Saya kaget pak dengan pemerintahan di Bekasi, saya punya pengalaman mengurus KIA (Kartu identitas anak), disini saya mondar-mandir ke kecamatan, disitu awalnya tidak ada syarat-syaratnya apa saja anak mendaftar KIA, akhirnya saya cari tahu sendiri,” ujarnya.
Iyut melanjutkan, ” ketika saya tiba di kecamatan, kurang lebih saya bolak-balik 7 atau 6 kali KIA tidak jadi-jadi, setelah itu saya sedikit marah dengan petugas di kecamatan sampai saya bilang kenapa prosesnya sampai beda dengan DKI Jakarta, alasan mereka blangkonya berbeda, tapi menurut saya bukan itu masalahnya, tidak ada penyampaian kepada publik syaratnya seperti apa KIA ini, mading di kecamatan tersebut kosong, harusnya beberapa syarat bisa ditempel di mading,” ungkapnya.
Mendengar hal tersebut, Asep Arwin Kotsara menyarankan kepada masyarakat Kota Bekasi jika menemukan instansi yang pelayanannya tidak bagus segera adukan kepada wakil rakyatnya baik itu langsung kepada dirinya maupun anggota legislatif Kota Bekasi.
“Realitas di lapangannya banyak temuan masyarakat yang dipersulit, tentunya kita sangat mengharapkan sekali agar warga ketika mengalami kejadian tersebut sampaikan ke wakil rakyatnya khususnya di kelurahan atau kecamatan bisa ke saya atau Aleg-aleg DPRD Kota Bekasi agar bisa segera di follow up ke atas, jadi ada progressnya,” tuturnya.
Politisi PKS ini menambahkan, jika aduan tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan ada perubahan, hanya ada sebuah kebijakan saja namun implementasinya lemah.
“Pemerintahan ini tergantung top leadernya di atas, oleh karena itu kami mohon warga menyampaikan jika ada keluhan dan kami sebagai wakil rakyat harus siap menerima curhatan warga,” pungkasnya. (JC)
