Bandung, Inionline.id – Status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selalu menjadi incaran bagi setiap Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Raihan ke-11 WTP Jawa Barat secara berturut-turut tak luput dari sorotan anggota DPRD Jawa Barat Asep Arwin Kotsara.
Menurutnya, dalam rapat Paripurna Pemprov Jabar harus menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang baru mencapai 62%, sedangkan target BPK untuk Pemprov Jabar adalah 85%.
Untuk menindak lanjuti LHP-LKPD (Laporan Hasil Pemeriksaan-Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jabar melakukan rapat dengan Sekda, Inspektorat dan jajarannya.
Kemudian Asep Arwin menambahkan bahwa BPK menyampaikan bahwa hasil auditnya menemukan masalah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Kota Bekasi-Depok ini menyebutkan masalah signifikan yang menjadi catatan BPK adalah :
1. Pengelolaaan SIPD(Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang belum memadai.
2. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN nonaktif.
3. Kekurangan volume pekerjaan belanja modal, jalan irigasi dan jaringan.
4. Penataan aset yang belum memadai.
“Kemudian sebagai usulan kepada Pemprov Jabar (Pak Sekda), perlu dibuatkan POKAYOKE agar masalah yang sama tidak terjadi lagi. POKAYOKE berasal dari bahasa Jepang, yang maknanya adalah suatu teknik untuk mengatasi atau menghindari kesalahan yang sama, baik dengan Rule, SOP, System dan lain sebagainya, semoga kedepan Pemprov Jabar lebih baik,” tutup Asep Arwin Kotsara kepada awak media, Kamis (02/06/2022).
