Bandung, Inionline.id – Raihan kesebelas secara beruntun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Provinsi Jawa Barat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tetap mendapatkan keprihatinan dari anggota DPRD Jawa Barat Mochamad Ichsan Maoluddin atau yang akrab disapa M Ichsan.
Pasalnya Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengakui bahwa pihaknya akan tetap ¬ngabret dalam menyelesaikan rekomendasi yang diajukan oleh BPK. Menurutnya, masalah tuntutan ganti rugi (TGR) dan rekomendasi BPK untuk Jabar terdiri dari TGR lama dan TGR baru.
Berdasarkan hal tersebut, selain TGR Pemprov Jabar, rasa keprihatinan M Ichsan bertambah karena keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menambah hutang Pemprov melalui pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang penggunaannya justru untuk membangun banyak alun-alun di Jawa Barat dimana ekses langsungnya belum tentu mampu mendongkrak perekonomian masyarakat secara instant.
“Harapannya alun-alun itu bisa mendongkrak marwah kota-kabupaten tersebut, sedangkan pandangan kita (DPRD Jabar) khususnya di Komisi IV alun-alun itu tidak menjadi unsur yang prioritas, tapi yang menjadi prioritas justru sektor real yang bisa menopang bagimana pembangunan itu bisa bertumbuh,” kata M Ichsan, Selasa (24/05/2022).
Legislator asal Kabupaten Bogor ini menyebutkan, salah satu sektor yang harusnya dibenahi Ridwan Kamil beserta jajarannya adalah perbaikan daerah irigasi tuntas dimana hasil analisa menyebutkan bahwa, perbaikan irigasi di Jawa Barat mampu meningkatkan produktifitas ketahanan pangan tanah pasundan.
“Irigasinya saja belum tuntas, itu berpengaruh pada ketahanan pangan, maka pandangan pembangunan alun-alun itu yang menjadi perdebatan kemarin, kemudian masalah target dari TGR (Tuntutan Ganti Rugi) Pemprov Jabar saat ini baru mencapai sekitar 68%, artinya dibawah 70%, jadi diakhir Pemerintah Provinsi ini harapannya itu bisa meningkat ke angka 85% sebagaimana dimintakan oleh BPK,” ungkap M Ichsan.
Dirinya pun bersama Komisi IV DPRD Jabar akan melihat, apakah dengan pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan tersebut menjadi hal yang memberikan keuntungan besar untuk Jawa Barat, atau menyisakan beban untuk pimpinan daerah Jawa Barat selanjutnya karena 2023 besok masa jabatan Ridwan Kamil selesai.
