Inionline.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat memperkirakan pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk melaksanakan tahapan pemilihan umum (Pemilu) pada 2022. Tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang.
“Ini dari anggaran Rp76 triliun loh ya, tapi kan kami akan lakukan efisiensi lagi. Asumsi-nya, dari Rp76 triliun, Rp8 triliun untuk kebutuhan 2022,” kata Yulianto kepada wartawan di Jakarta dilansir Antara, Selasa (26/4).
Anggaran tersebut akan digunakan untuk tahapan pendaftaran partai politik pada Agustus, verifikasi partai politik peserta pemilu, hingga pembentukan badan ad hoc.
Akan tetapi, Yulianto menegaskan bahwa nominal tersebut belum menuai persetujuan dari DPR dan pihaknya masih akan melakukan efisiensi anggaran.
Saat ini, pihak KPU sedang fokus pada pembahasan dan pengesahan tahapan pemilu. Setelah menuntaskan pembahasan tahapan, barulah pihaknya akan membahas kebutuhan anggaran untuk Pemilu 2024.
“Dalam artian, yang penting tahapan-nya selesai dulu. Itu sebagai basis anggaran keluar. Urutannya kan begitu. Tidak anggaran dulu,” tutur dia.
Setelah tahapan pemilu telah selesai melalui masa pembahasan dan sudah diputuskan, barulah KPU akan berbicara lebih rinci mengenai anggaran yang dibutuhkan.
Hingga saat ini, Yulianto mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk melakukan pembahasan, bahkan sudah mendiskusikan mengenai langkah efisiensi anggaran.
“Anggaran sudah kami kaji terus. Sampai berapa sih anggaran yang bisa kami efisiensi? Kami kurangi perbaikan gedung, pembelian tanah di beberapa kabupaten, kota, provinsi yang sebenarnya sudah kami alokasikan, ya nanti kami kerja sama difasilitasi pemda setempat,” ucap dia.
Setelah Lebaran, KPU bersama pemangku kepentingan lainnya sudah menyelesaikan pembahasan tahapan pemilu dan dapat membahas anggaran dengan fokus.
“Target untuk tahapan yaitu sesudah lebaran, dan kami sudah siap melakukan pembahasan. Konstruksi secara umum sudah kami siapkan,” kata Yulianto.
