Bandung, Inionline.id – Keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk fokus pada penegakkan hukum di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan melakukan penertiban serta penataan Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan mendapat tanggapan dari anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat H. Supono.
Menurutnya, untuk penertiban, pembersihan, pengurangan sedimentasi dan juga polusi disungai secara umum H. Supono mendukung bahkan mendorong.
“Tapi berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi kerakyatan entah itu dengan perikanan, keramba dan seterusnya itu harus juga diperhatikan artinya tidak serta merta begitu saja,” ucapnya, Jum’at (08/04/2022).
Saat ini keramba yang diduga menimbulkan dampak pencemaran dan sedimentasi bisa juga tidak.
“Jika tidak mencemari menurut saya kurang arif dan kurang bijak, oleh karena itu perlu dilihat mungkin ada kawasan yang memang bisa dan tidak bisa jika untuk pemberdayaan ikan atau juga biota tertentu.
Politisi PAN ini justru berpendapat bahwa sebenarnya jika diatur secara baik KJA dianggap bisa memberikan lapangan kerja atau produktivitas serta peningkatan ekonomi.
“Sesungguhnya hanya persoalan pengaturan tapi jika kemudian di biarkan semuanya ini harus ada zona-zona tertentu sehingga masyarakat bisa berkegiatan secara ekonomi,” pungkas H.
