BANDUNG, Inionline.id – Pemda Provinsi Jawa Barat terus mematangkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin berskala besar dengan Denmark di Garut selatan.
Hal – hal baru terungkap saat pertemuan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen, di Gedung Pakuan Bandung, Senin (11/4/2022).
Dalam proyek tersebut, Pemda Provinsi Jabar menggandeng perusahaan turbin angin terbesar di dunia asal Denmark, Vestas Wind System.
“Denmark akan investasi membuat pembangkit listrik tenaga bayu di Garut selatan, sebesar 400 MW di tahap satu,” ujar Ridwan Kamil usai pertemuan.
Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) akan dibangun di tiga kecamatan. Selain Pameungpeuk yang telah lebih dulu dikaji, PLTB juga akan dibangun di Kecamatan Cibolang dan Cisompet.
Gubernur mengatakan total PLTB Garut selatan akan menghasilkan listrik dari jenis energi terbarukan sebesar 1.600 megawatt.
“Tahap finalnya1.600 MW,” ucap Kang Emil – panggilan akrab Ridwan Kamil.
Kang Emil memastikan, proyek tersebut akan dikerjakan 2022 atau paling lambat awal 2023. PLTB Garut selatan juga akan diperkenalkan ke publik mancanegara dalam perhelatan Presidensi G20 November 2022.
“Semua akan kita kebut dan nanti puncak utamanya di G20 November 2022 melalui showcase,” kata Kang Emil.
Pembangunan PLTB di Jabar bagian selatan oleh perusahaan Denmark ini sudah direncanakan sejak 2021. Saat itu Dubes Denmark untuk Indonesia memperkenalkan perusahaan Vestas Wind System kepada Gubernur, tepatnya 26 Oktober 2021 lalu.
Memang sebelumnya kajian mengenai listrik menggunakan angin telah dilaksanakan, dan hasilnya potensi angin di Pameungpeuk dan sekitarnya sangat menjanjikan.
Tak menutup kemungkinan pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu lokasinya bisa bertambah sebab mayoritas wilayah Jabar selatan sangat potensial menghasilkan energi terbarukan dari angin.
Merespon kabar ini anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat H. Supono mengaku bahwa dirinya bersama Komisi IV belum menerima informasi apapun terkait PLTB di Garut Selatan.
“Itulah yang disebut kolaborasi itu yang tidak atau belum terkomunikasikan secara baik, terus terang saya baru mendengar juga karena dalam rapat-rapat di tingkat Komisi atau juga secara umum kita baru mendengar bahwa ada upaya itu, walaupun secara substansinya oke tapi secara porsedural maupun komunikasi, infromasi, kolaborasi saya kira dengan dewan mau tidak mau harus dibicarakan secara komperhensif karena ada persoalan urusannya juga bersama dan apalagi menggunakan anggaran harus ada persetujuan dewan, apa ini karena masih suasana pendemi sehingga tidak ada itu saya tidak tahu,” ungkap H. Supono.
Secara pribadi politisi PAN ini menilai bahwa inovasi atau upaya untuk menciptakan dan membuat energi yang baru terbarukan baik di kelola sendiri atau dikerjasamakan pada prinsipnya untuk diversifikasi energi sangat didukung olehnya dan Komisi IV DPRD Jabar.
“Hanya nanti prosesnya bagaimana agar lebih menguntungkan tentunya di Pemerintahan secara APBD dan yang lebih penting adalah menguntungkan bagi masyarakat banyak,” ujarnya.
Dirinya pun berharap PLTB tersebut mampu mendatangkan keuntungan juga bagi masyarakat atau mungkin pelaku kegiatan usaha sehingga bisa menimbulkan pertumbuhan perkembangan ekonomi yang baik di Jawa Barat.
