Dewan Jabar Erni Sugiyanti Kritisi Sektor Ekonomi Syariah di Jawa Barat Yang dianggap Belum Mumpuni

Antar Daerah057 views

BANDUNG, Inionline.id – Sekda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja dalam webinar sosialisasi Pergub 1/2022 di Kota Bandung, Kamis (17/3/2022), mengatakan bahwa Jawa Barat memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah. Dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2022 tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah yang baru ditantadangani Gubernur Ridwan Kamil 3 Januari 2022, Jabar dapat menopang masterplan ekonomi syariah yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat.

“Pergub ini menjadi pedoman provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan. Pergub ini lahir dengan landasan bahwa Jabar sangat potensial dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga diperlukan regulasi untuk menjadi pedoman dalam praktik pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut,” ujar Setiawan.

Menurut Sekda, dengan potensi yang dimiliki Jabar bisa berkontribusi secara positif terhadap masterplan ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini fokus Jabar adalah mengembangkan UMKM dan digitalisasi dalam ruh pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Menanggapi pernyataan Sekda Jabar, anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Erni Sugiyanti justru menilai bahwa Belum ada progres yang benar-benar menyegarkan dari sektor ekonomi syariah di Jawa Barat.

Salah satu barometer Erni Sugiyanti dan Komisi III DPRD Jabar adalah BJB Syariah dimana sampai hari ini investornya belum bertambah.

“Investornya masih segitu-gitu saja, tapi hari ini semua bank itu punya kelembagaan syariahnya dan sebenarnya sektor itu sangat menjanjikan hanya saja orang masih melihat tidak ada bedanya antara syariah dan yang konvensional, padahal ada perbedaan disitu itu yang sering kali kurang disosialisasikan oleh teman-teman yang bergerak di isu ekonomi syariah,” tukas Erni Sugiyanti, Selasa (22/03/2023).

Politisi PKB ini menilai bahwa sesungguhnya skema pinjaman dari BJB syariah ini polanya lebih meringankan masyarakat karena ada cicilan yang sifatnya tetap atau flat.

“Jika mau kita tela’ah lebih jauh yang harus kita bayar katakanlah pinjaman di Bank syariah itu hitung-hitungannya lebih pasti karena hitungan presentasenya pasti tidak turun naik bekerja sama dengan perbankan syariah,” imbuh Erni.

Kemudian dirinya juga mendorong perbankan syariah milik Pemprov Jabar harusnya juga lebih gencar mengambil alih posisi pinjaman online (pinjol) itu kemudian juga Bank Keliling yang masuk ke desa-desa.

“Itu kalau misalnya bisa menggantikan posisi mereka itu luar biasa karena basis mereka setiap hari jalan dan mereka itu hanya dengan fotocopy KTP bisa memberi pinjaman 500 ribu, jika teman-teman syariah bergerak disana saya yakin akan besar,” ucap Erni.

Dirinya pun mengakui bahwa Komisi III DPRD Jabar setiap tahun menggelontorkan anggaran yang besar bagi BJB termasuk BJB syariah didalamnya guna lebih memaksimalkam kinerja bank milik Jawa Barat tersebut.

“Menurut saya kelemahan BJB masih kurang personil dan memang mungkin untuk opsinya juga tidak sampai kebawah disampaing kantor-kantornya juga masih sedikit, kembali lagi kepada investasi yang ada sepertinya belum sanggup untuk kemudian bisa memperbanyak wilayah,” pungkas Erni Sugiyanti.