Dewan Jabar Supono Tekankan Harus Ada Link and Match Dalam Program Pendidikan Vokasi Jawa Barat

Antar Daerah157 views

Bogor, Inionline.id – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar di Kantor BPK Jabar, Kota Bandung, Kamis (30/12/2021).

Adapun laporan yang diterima terkait kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi dan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun 2021.

Uu Ruzhan mengatakan bahwa Pemprov Jabar telah berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Hal itu bertujuan agar lulusan vokasi di Jabar mampu menjawab tantangan sekaligus perkembangan zaman.

“Bahwa masukan dari BPK sudah saya catat, insyaallah akan saya sampaikan pada pimpinan. Termasuk rekomendasi-rekomendasi yang diberikan secara tertulis pada kami akan ditindaklanjuti dengan para kepala dinas dan DPRD,” imbuhnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar Agus Khotib menuturkan, ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan Pemda Provinsi Jabar terkait penyelenggaraan pendidikan vokasi. Salah satunya, penerbitan regulasi untuk merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menanggapi hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa barat fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) H. Supono dengan tegas meminta agar Pemprov menciptakan sebuah link and match bagi program pendidikan vokasi.

“Persoalannya adalah agar pendidikan vokasi bisa tepat guna, tepat sasaran, serta memberikan skill yang memadai bagi para peserta didik program vokasi maka dari kesemua itu harus ada link and match dengan dunia industri,” kata H. Supono, Sabtu (01/01/2022).

Menurutnya, bagaimana bisa skill para peserta didik vokasi bisa menjadi handal sedangkan link and match dengan dunia industri belum ada.

“Jadi link and match disini berarti ada jaringan hubungan yang tepat dengan dunia industri khususnya yang berkembang. Jadi dalam program ini bukan hanya tugas Dinas Pendidikan saja tetapi juga harus terkoneksi dengan dunia usaha, bisa melalui Apindo, Kadin, itu harus duduk bersama,” tukas H. Supono.

Legislator asal Kabupaten Bogor ini pun sedikit memaparkan pengalamannya dengan salah satu siswa SMK jurusan otomotif dimana ketika sepeda motor siswa SMK tersebut mogok namun siswa tersebut bingung dan tidak mampu memperbaiki sepeda motornya, hal ini dianggap oleh H. Supono sebagai suatu paradoks.

“Kemudian hal kedua yang harus dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah bersinergi dengan para stakeholder industri yang nantinya akan menghasilkan sertifikasi yang didapat peserta didik vokasi sebagai jawaban atas kebutuhan mereka,” tandas H. Supono.

Faktanya, saat ini H. Supono kondisi program vokasi di Jawa barat masih jauh dari standardnya.