Inionline.id – Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan (Menkes) mengungkap skenario vaksin booster Corona mulai Januari 2022. Skenario vaksin booster yakni dibiayai APBN dan non APBN.
Hal itu disampaikan Menkes Budi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (14/12/2021). Menkes Budi secara virtual, dapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honori.
“Untuk vaksinasi booster tahun depan kita akan bagi dua skenario, untuk vaksinasi lansia dan PBI non lansia, itu akan ditanggung negara,” kata Menkes Budi.
“Sedangkan untuk yang mandiri dan non lansia itu akan kita buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa mengimpor vaksinnya dan langsung menjual ke masyarakat sehingga terjadi keseimbangan di pasar dan akses di masyarakat pilihannya akan lebih banyak,” imbuhnya.
Vaksin booster yang dibiayai APBN untuk 80 juta lebih orang dengan kebutuhan 90 juta lebih dosis vaksin. Sementara vaksin booster non APBN untuk 120 juta lebih orang dengan kebutuhan 130 juta lebih dosis vaksin.
“Untuk vaksin booster yang menjadi beban APBN akan diberikan kepeda 83,1 juta orang, kita butuh 92,4 juta vaksin. Sedangkan vaksin booster yang non APBN akan diberikan kepada 125,2 juta atau sekitar 139 juta vaksin,” ujar Budi.
Vaksinasi booster dimulai pada Januari 2022. Vaksin booster berdasarkan ulasan ITAGI, WHO, dan BPOM.
Pemberian vaksin booster berdasarkan pada risiko, sehingga vaksinasi booster diutamakan untuk lansia.
“Booster ini akan kita berikan kembali berbasis risiko, yaitu orang-orang lansia, karena di mana pun di seluruh dunia booster ini dibagikan berbasis risiko, sesudah nakes itu diberikan kepada lansia,” kata Budi.
Pemberian vaksinasi booster dilakukan di setiap fasilitas kesehatan (faskes), kecuali puskesmas dan KKP karena digunakan untuk mengejar vaksinasi dosis satu dan dua.
“Harga batas atas dari prodak dan layanan dari vaksin booster yang non APBN ini akan ditentukan pemerintah,” imbuhnya.
