Bogor, Inionline.id – Tidak hanya aspirasi generasi muda, Iwan Suryawan pun turut menerima aspirasi terkait permohonan Tembok Penahan Tanah (TPT) dari Armada selaku perwakilan warga Kelurahan Curug RW 05, Kota Bogor dalam giat reses Iwan Suryawan yang digelar di Kantor DPC PKS Bogor barat, jalan raya Bubulak, Kota Bogor, Kamis (09/12/2021).
Armada mengatakan bahwa program prioritas di wilayah RW 05 Kelurahan Curug adalah TPT yang ada di belakang mushola Al-Hidayah. “Kondisinya sangat mengkhawatirkan artinya ini perlu ada penambahan untuk volume, waktu itu memang kami meminta 12 meter pada kenyataannya ketika realisasi itu 9 meter, jadi ada beberapa meter lagi untuk penyangga beton yang ada diatas, ini yang kami khawatirkan seperti itu dengan keadaan cuaca saat ini, apalagi nanti menjelang puasa jama’ah tambah banyak waktu itu kami pernah menginstruksikan untuk mengosongkan tapi dengan beberapa pertimbangan akhirnya tidak jadi dikosongkan,” kata Armada.
Dalam kesempatan dirinya berharap agar Iwan Suryawan beserta Aleg DPRD Kota Bogor yang hadir juga pada reses tersebut yaitu Dody Hikmawan untuk menindak lanjuti terutama program TPT yang ada di wilayah RT 1 RW 5 kelurahan Curug tepatnya dibelakang mushola Al-Hidayah.
Opsi kedua, Armada bersama warga sekitar juga akan memasukan aspirasi ini di ajang Musrenbang Kelurahan Curug yang akan dihelat 13 Desember nanti agar percepatan penanganan longsor di wilayahnya segera teratasi.
Merespon hal ini, Iwan Suryawan memaparkan bahwa alur yang benar sekarang untuk permohonan bantuan ke Pemprov Jabar harus masuk kedalam sistem informasi perencanaan daerah (SIPD), kemudian masuk duku melalui RKPD dan sebagainya.
“Itulah alur yang sekarang resmi diberlakukan Pemerintah dan itu harus dilakukan, mau mendapatkan hibah bansos atau bantuan keuangan itu harus masuk melalui ini,” ujar Iwan Suryawan.
Dirinya menegaskan tidak bisa ditengah kita meminta program, tetapi ada dua hal, pertama masuk lewat APBD dan satu lagi kita menggunakan jalur CSR, hanya saja CSR harus pendekatan dengan Pemerintah Pusat.
“Kalau nanti warga Curug juga memasukannya di Musrenbang, cek dahulu atau dia sudah masuk ke Kota misalnya tapi anggaran kota tidak mampu bisa lewat Bappeda untuk diajukan dimasukan ke SIPD Provinsi itu tadi tinggal kejelian Pemda untuk mengcover hal-hal yang tidak bisa dibiayai oleh APBD Kota Bogor,” pungkas Iwan Suryawan.
Dody Hikmawan selaku anggota DPRD Kota Bogor pun menambahkan bahwa untuk TPT ini permasalahan yang kemudian harus menjadi perhatian dari Kota Bogor terutama untuk wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sungai seperti Cisadane, kali Angke, Cidepit dan sebagainya, potensi untuk kemudian longsor dan sebagainya bisa terjadi karena volume dan anggarannya besar.
“Ini kita kemudian mungkin perlu juga untuk didukung bukan hanya APBD Kota Bogor, APBD Provinsi Jawa barat kita coba dorong dan kalau bisa juga dari Kementerian untuk menyelesaikan jumlah anggaran yang sangat besar sementara keterbatasan APBD di Kota Bogor,” tutup Dody Hikmawan.
