Inionline.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menerapkan standar pelayanan publik yang lebih baik. Dia juga mendorong terciptanya sistem pengawasan dan evaluasi yang berintegritas.
“Sudah saatnya kita wujudkan birokrasi berkelas dunia secara merata di semua tingkatan di seluruh Indonesia,” katanya dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang disiarkan melalui YouTube Ombudsman RI, Rabu (29/12).
Jokowi menginginkan inovasi digital yang inklusif dikembangkan. Sejalan dengan itu, digitalisasi terus diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik.
Penerapan digitalisasi ini diharapkan mampu menekan penyimpangan dan perilaku koruptif di semua lini, termasuk lembaga. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika kita biarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara,” ujarnya.
Jokowi menegaskan, pelayanan publik harus semakin baik di tengah tuntutan masyarakat terus meningkat. Cara kerja, cara berpikir, cara merespons penyelenggara pelayanan publik harus lebih maju.
Dia juga menekankan orientasi pelayanan publik harus prima, memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, ada beberapa hal yang harus dilakukan penyelenggara.
Di antaranya memerlukan komitmen, upaya bersama, sinergitas antara lembaga, ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir, dan perubahan budaya kerja.
