Bogor, Inionline.id – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa barat H. Iwan Suryawan menggelar reses tahun sidang 2021-2022 di Kantor DPD PKS Kota Bogor, jalan raya Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (08/12/2021).
Kali ini Iwan Suryawan menerima curhatan dari Cicih warga kelurahan Tegalega, Kota Bogor yang menilai bahwa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Pemerintah Pusat tidak tepat sasaran. Hal tersebut ditengarai adanya temuan oleh Cicih bahwa di lingkungannya ada orang yang secara ekonomi berada dilevel tidak miskin namun menerima program KIP sedangkan warga lain yang sudah terlihat nyata masuk kategori miskin justru tidak menerima program KIP sama sekali.
“Orang yang tidak mampu tidak dapat sama sekali kemarin ada beberapa warga dan orang tua datang ke saya bertanya itu yang punya mobil dapat sedangkan saya suami tidak kerja tidak dapat bagaimana, saya jelaskan itu bisa dilakukan di sekolah tapi yang menentukan pusat jadi ibu jangan harap ke sekolah,” ujar Cicih kepada Iwan Suryawan.
Dirinya berharap agar Iwan Suryawan mampu mendorong agar Pemerintah Pusat memperbaharui lagi masalah data penerima KIP agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Ada salah satu murid tidak mampu yang rumahnya pun kecil sampai suatu saat digigit tikus lalu dia tidak mendapat dana apapun dari Pemerintah baik KIP atau KIS sampai guru pun cek kerumahnya ternyata benar rumahnya hanya sepetak dan dia tidak mendapat apa-apa tolong masalah KIP ini diselesaikan, karena masalah KIP itu harusnya jangan ke orang tua harusnya ke sekolah karena tidak dibayarkan, sebenarnya itu contoh yang tidak baik jadi tolong masalah KIP diatasi,” tukas Cicih.
Merespon aspirasi tersebut, Iwan Suryawan menuturkan bahwa masalah ini kembali kepada bagaimana jujurnya masyarakat dalam mengolah dan mengambil data sambil keputusan dan penetapan data seseorang itu mendapatkan program apapun termasuk KIP, Bansos, dan lainya.
“Kuncinya dari kejujuran kita dalam mendata dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah terkait dengan aturan bagaimana seseorang bisa mendapatkan bantuan itu termasuk di dalamnya KIP dan sebagainya,” imbuh mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor ini.
Dirinya menilai semua sudah harus terbuka seperti sekolah juga dan harus cek lamgsung kelapangan, Iwan meyakini cara tersebut akan terlihat dan pihak sekolah bisa menilai siswa tersebut masuk kategori mampu atau tidak mampu.
“Jika dia dibantu oleh Pemerintah pun itu akan membantu sekolahnya kerena uangnya itu ke sekolah, menurut saya ini peluang untuk sekolah, katakanlah untuk membantu pendataan agar sekolah tersebut mendapat KIP karena nanti hasilnya ke sekolah juga, jadi tidak perlu mengejar orang untuk bayar karena sudah mendapatkan KIP, misalnya seperti itu,” kata Iwan.
Sebagai wakil rakyat, aspirasi KIP ini akan diteruskan kepada Komisi X DPR RI yang bermitra dengan Kementrian Pendidikan guna ditindaklanjuti terkait data penerima program KIP ini.
“Wajib saya sampaikan ke Komisi X DPR RI, jadi informasi harus semua masuk dan saya pikir komisi X juga sudah mempunyai datanya, tinggal bagaimana kebijakan yang ada nanti apakah hasil evaluasi dari pelaksanaan KIP akan menghasilkan sebuah ketentuan baru untuk memberikan bantuan KIP ini kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dan tepat sasaran,” pungkas Iwan Suryawan.
