Inionline.id – Pemerintah perlu terus mendorong peningkatan kegiatan riset di perguruan tinggi. Hal ini untuk menjaga kelangsungan budaya ilmiah dan memastikan perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam menciptakan inovasi di berbagai bidang.
Namun sayangnya, kegiatan riset justru sering tidak dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti keterbatasan anggaran dan kesibukan para dosen. Database peneliti dan jurnal akademik Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di 2021 menunjukkan hanya sekitar 73,2 persen dari dosen dan peneliti yang tercatat telah mempublikasi artikel ilmiah.
Kesibukan mengajar dan kesibukan administratif seringkali menghalangi para dosen untuk menjalankan kegiatan riset di bidangnya masing-masing. “Dibutuhkan adanya posisi yang jelas bagi riset dalam proporsi tugas para dosen sehingga posisi riset dapat setara dan mendapatkan prioritas yang jelas, tidak hanya sekedar bentuk pengabdian masyarakat,” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Latasha Safira, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 21 November 2021.
Selain itu, penugasan administratif hendaknya tidak dibebankan secara penuh kepada tenaga pengajar, baik dosen maupun guru. Karena hal tersebut dapat menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengembangan kompetensinya dan kegiatan riset.
“Padahal dinamika dunia pendidikan, seperti datangnya pandemi covid-19, menuntut tenaga pengajar untuk bisa beradaptasi dengan perubahan dan kondisi yang dinamis. Kegiatan riset dapat mengurangi tekanan pada dinamika tersebut karena sudah terbiasa dengan perubahan dan keterbukaan,” tambahnya.
Secara umum, pemerintah perlu fokus untuk menciptakan iklim kondusif untuk riset, sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara instan dan harus mulai diterapkan dalam sistem pendidikan nasional dari lembaga pendidikan tingkat bawah hingga yang teratas. Kontinuitas anggaran riset juga perlu diperhatikan untuk menjaga kelangsungan proses inovasi yang sedang dan akan berjalan.
Pengalokasian anggaran untuk riset menunjukkan komitmen pemerintah terhadap posisi riset sebagai dasar pengambilan kebijakan. Selain memprioritaskan penggunaan anggaran riset yang optimal, pemerintah juga harus mendorong meratanya kegiatan riset di berbagai bidang.
Keragaman sebaran bidang riset akan mendukung perkembangan bidang-bidang seperti pertanian, kesehatan, lingkungan, teknologi dan masih banyak lagi, selain industri. “Perizinan untuk riset harus dibuat ringkas, cepat dan efisien. Perizinan yang seperti ini akan meningkatkan minat swasta untuk berkolaborasi dalam kegiatan riset dan hal ini akan menciptakan kolaborasi yang bermanfaat untuk kedua pihak,” terang Latasha.
Perlu ada insentif bagi dunia usaha yang mau berinvestasi pada penelitian. Sinergi antara riset dan dunia usaha akan menciptakan inovasi-inovasi yang diharapkan bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan dan menciptakan budaya riset di institusi pendidikan.
