Inionline.id – Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah perusahaan BUMN di bidang kesehatan. Rapat ini akan membahas sejumlah polemik yang beredar di masyarakat, yakni terkait tarif tertinggi PCR hingga memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk urusan bisnis.
Rapat dilaksanakan di ruang rapat Komisi VI DPR, Nusantara I, kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa (9/11/2021). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima serta dihadiri oleh Dirut PT Biofarma, Kimia Farma, Indofarma, dan Phapros.
Aria mengatakan pihak Komisi VI bakal mengklarifikasi sejumlah hal yang menjadi sorotan masyarakat terkait pandemi COVID-19. Salah satunya soal harga tertinggi real time PCR saat ini.
“Kita ingin mendapatkan penjelasan mengenai implementasi keputusan tarif tertinggi pemeriksaan PCR dan antigen yang real time, yang akhir-akhir ini mendapatkan sorotan publik, kita perlu mendapatkan informasi supaya publik juga mengetahui,” kata Aria saat rapat dengan BUMN Kesehatan.
Selain itu, Aria menyebut pihaknya ingin mendengar langsung penjelasan dari perusahaan BUMN Kesehatan terkait sejumlah isu yang kini tengah hangat beredar di masyarakat, yakni seputar bisnis pandemi COVID-19. Menurutnya, banyak beredar di media sosial hingga media online bahwa ada pihak yang diuntungkan dari pandemi COVID-19.
“Beberapa memang saya langsung memang menanyakan hal-hal yang terkait dengan berbagai isu yang ada, maka sebagai rapat hari ini saya sampaikan mengenai hal-hal yang muncul di wacana publik bahwa isunya sangat hangat baik di media mainstream maupun medsos maupun online, bahwa banyak kabar yang simpang siur bahkan menyerempet-menyerempet ke urusan politik dan urusan bisnis mengenai persoalan-persoalan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan,” ucapnya.
Dia bahkan menyebut ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi pandemi sebagai ajang bisnis. Mereka, kata Aria, mengkolaborasikan keputusan politik terkait kebijakan pandemi COVID-19 dengan peluang bisnis.
“Bahkan memanfaatkan situasi pandemi sebagai suatu ajang bisnis, yang berkolaborasi dengan keputusan-keputusan politik yang ada,” imbuhnya.
Rapat tersebut hingga kini masih berlangsung. Satu per satu perusahaan BUMN bidang kesehatan bakal memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.
