Inionline.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya menghapus ‘tiga dosa besar’ dunia pendidikan, yaitu intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Mendikbudristek Nadiem Makarim berkomitmen jika segala bentuk intoleransi tidak akan dibiarkan terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia.
“Prakondisi dari pembelajaran adalah perasaan aman psikologis bagi para murid dan guru-gurunya,” tegas Nadiem dalam keterangannya, Kamis, 18 November 2021.
Nadiem mengatakan, hubungan psikologis antara guru, orang tua, dan teman di sekitar kampus, memegang peranan penting dalam keberlangsungan ekosistem pembelajaran yang kondusif. Oleh karena itu, ekosistem yang tidak kondusif seperti hal-hal intoleran, tidak boleh dibiarkan ada di lingkungan pendidikan.
“Masa depan dia (korban) terancam, dengan adanya trauma yang diakibatkan dosa besar tersebut,” ungkapnya.
Terkait Asesmen Nasional (AN), Nadiem menekankan kebijakan ini adalah inisiatif Kemendikbudristek dalam mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari diskriminatif. Dalam menghasilkan pemetaan yang objektif, mekanisme AN dilakukan melalui teknik sampling untuk mengambil data yang dibutuhkan.
“Pertanyaan yang tersaji tidak hanya sebatas numerasi dan literasi, namun survei karakter dan lingkungan belajar,” jelasnya.
Nadiem menyampaikan bahwa pada AN, murid dan guru akan ditanyakan mengenai nilai Pancasila dan tingkat keamanan mereka di lingkungan sekolah. Dengan demikian, upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila, khususnya keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, serta kebinekaan global dapat tercapai.
Selanjutnya, kebijakan kementerian juga merambah pada nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Hal ini terlihat pada program Kampus Merdeka dan pertukaran pelajar baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Mereka (mahasiswa) akan praktik langsung mengenai toleransi dalam kerukunan antaragama (dari program ini),” ungkap Nadiem.
