KOTA BANDUNG, Inionline.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berkomitmen untuk terus mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sejumlah program dan aplikasi pun diluncurkan sebagai wujud komitmen tersebut.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja saat memaparkan program-program unggulan Pemda Provinsi Jabar dalam Penilaian dan Monev KIP Tahun 2021 di Jabar Command Center, Kota Bandung, Senin (11/10/2021).
Menurut Setiawan, Pemda Provinsi Jabar sudah membangun ekosistem data yang terintegrasi dengan menggagas Ekosistem Data Jabar. Dalam Ekosistem Data Jabar, terdapat tiga portal bernama Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar.
Open Data Jabar menyajikan data yang bersifat publik dan dapat diakses oleh masyarakat dan data yang disajikan bersifat publik. Sedangkan Satu Data Jabar menjadi portal berbagi pakai data antarperangkat daerah di Pemda Provinsi Jabar. Ada data yang dikecualikan, data publik, dan data internal.
Sementara Satu Peta Jabar menjadi portal berbagi pakai data yang berisi data-data geospasial atau berupa peta. Pengkategorian data publik, data internal, dan data dikecualikan, disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Jadi, kita lebih sistematis (dalam hal KIP), kurang lebih seperti itu,” kata Setiawan.
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar meluncurkan Pikobar untuk menjadi sumber informasi penanganan COVID-19 di Jabar. Pikobar juga memiliki sejumlah fitur yang dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Jabar.
Adapun fitur unggulan yang banyak digunakan warga antara lain fitur data informasi kasus di Jabar, nasional, dan dunia, cek sebaran kasus, dan periksa mandiri. Selain itu, Pikobar pun mempunyai fitur anti hoaks atau berita bohong dan Konsultasi Jiwa Online (KJOL yang dibaca Kajol).
Untuk menginformasikan program maupun update penanganan COVID-19, Pemda Provinsi Jabar memiliki program JAPRI (Jabar Punya Informasi) dan menggelar konferensi pers secara virtual.
“Kita sangat berkomitmen terkait dengan data-data untuk informasi publik ini. Karena kita membangun sistem ini bersama publik sebetulnya,” ucap Setiawan.
Menanggapi pernyataan Sekda Jabar, anggota DPRD Jawa Barat fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) H. Supono menekankan hal terpenting dari sebuah program aplikasi adalah kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat.
“Program itu akan baik jika diakhirnya adalah memberikan dampak positif kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat pertanyaan besarnya apakah itu sudah terasakan atau belum oleh masyarakat, jika belum hanya diatas kertas saja, itu yang perlu dilihat lebih jauh saya kira, dan saya merasa belum maksimal,” kata H. Supono, Jum’at (15/10/2021).
Dirinya pun berharap agar kedepannya Pemprov Jabar terus dan semakin inten merangkul semua pihak yang berkepentingan untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Barat.
“Melibatkan sebanyak mungkin stakeholder masyarakat intinya dan juga mendengarkan beberapa saran dan masukan dari Dewan karena itu penting,” tutup H. Supono.
