Inionline.id – Partai Demokrat mengusulkan agar pelaksanaan pilkada serentak dimajukan ke tahun 2023 jika pemerintah ngotot melaksanakan pemungutan suara Pemilu pada 15 Mei 2024.
“Jika demikian, Partai Demokrat berpandangan agar pilkada serentak dimajukan pada 2023 sesuai wacana awal normalisasi Pilkada,” kata Kamhar, Jumat (8/10).
Menurut Kamhar, hal ini sekaligus untuk mengatasi beberapa persoalan yang jadi perhatian publik.
Di antaranya terkait ketersediaan anggaran hingga ada ratusan daerah yang akan dipimpin oleh penjabat sementara akibat pilkada serentak digelar November 2024.
“Jadi 2024 hanya Pileg dan Pilpres. Ini sekaligus mengatasi beberapa persoalan yang dikhawatirkan sebelumnya, terkait ketersediaan anggaran, banyaknya daerah yang kepala daerahnya di Plt-kan,” ujar Kamhar.
“Dan lamanya masa jabatan Plt Kepala Daerah. Untuk Plt Kepala Daerah agar dari pejabat sipil, bukan dari perwira TNI-Polri,” kata dia menambahkan.
Kamhar menambahkan, mengenai jadwal pemilu, Demokrat sebetulnya tetap mendukung usulan KPU bahwa pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dilaksanakan 21 Februari 2024.
Akan tetapi, Demokrat juga memberikan opsi lain, yakni pilkada serentak pada 2023, sementara pemilu pada 2024.
Masalah tanggal pemungutan suara pemilu 2024 menjadi polemik. Pemerintah, partai politik dan KPU belum satu suara mengenai hal ini.
KPU mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu tanggal 21 Februari. Sementara itu, pemerintah bersikeras agar pemungutan suara pemilu dilaksanakan 15 Mei 2024.
Partai politik sempat mempertanyakan sikap pemerintah yang memberi usulan baru. Sebelumnya, partai politik, KPU dan Komisi II DPR sudah sepakat pemilu digelar pada 21 Februari 2024.
