Inionline.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia secara umum sudah jauh membaik di minggu ini, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Secara nasional per 25 Oktober, kasus aktif tercatat sebesar 13.554 kasus atau 0,3% dari total kasus. Angka ini sudah turun 97,6% dari puncak kasus di 24 Juli 2021, jauh di bawah rata-rata global sebesar 7,4%. Sementara itu, kasus konfirmasi harian rata-rata 7 hari (7DMA) adalah 752 kasus, dengan tren yang terus menurun.
“Pada 25 Oktober 2021, kasus harian sebanyak 460 kasus, atau turun 99,1% dari puncaknya di 15 Juli 2021 yang sebesar 56.757 kasus per hari. Jumlah rata-rata orang yang diperiksa dalam 7 hari (7DMA) pun relatif stabil di kisaran 160-170 ribu orang,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/10/2021).
Dalam Konferensi Pers Rapat Terbatas Evaluasi PPKM, Senin (25/10), Airlangga juga menyampaikan terkiat jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif dari setiap wilayah di Indonesia, terutama di luar Jawa-Bali. Berikut rinciannya jika dibandingkan pada masa awal penerapan PPKM berdasarkan level.
Sumatera: RR = 95,93% dan CFR = 3,57%, dengan penurunan (jumlah total kasus aktif) -95,64%
Nusa Tenggara: RR = 97,20% dan CFR = 2,34% dengan penurunan -96,74%
Kalimantan: RR = 96,32% dan CFR = 3,17% dengan penurunan -96,28%
Sulawesi: RR = 96,87% dan CFR = 2,63% dengan penurunan -96,50%
Maluku dan Papua: RR = 95,93% dan CFR = 1,76% dengan penurunan -89,65%
Sementara untuk tingkat RR Nasional adalah 96,28% (lebih baik dari RR Global sebesar 90,60%), CFR Nasional adalah 3,38% (lebih tinggi dari CFR Global sebesar 2,03%), dan jumlah total penurunan Kasus Aktif Nasional sebesar -96,80%.
Pada Level Asesmen, Airlangga menyampaikan per 23 Oktober Level Asesmen dari 27 provinsi di Luar Jawa-Bali tercatat tidak ada provinsi di level 4, ada 1 provinsi level 3 yakni Kalimantan Utara. Selain itu, 23 provinsi berada di level 2, serta 3 provinsi di level 1 yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau. Sedangkan, untuk tingkat kabupaten/kota di Luar Jawa-Bali, terlihat bahwa jumlah kabupaten/kota level 1 meningkat menjadi 100 kabupaten/kota.
“Tren jumlah kabupaten/kota Level 4 dan Level 3 terus menurun, meskipun pada minggu ini terdapat 2 kabupaten/kota yang masih ada di level 4 yaitu Kab. Bulungan (Kalimantan Utara) dan Kab. Tambraw (Papua Barat), yang disebabkan oleh kenaikan jumlah kematian pada beberapa hari ini, dan tracing yang masih ‘terbatas’ serta capaian vaksinasi dosis 1 yang perlu dinaikkan, khususnya Tambraw yang tercatat masih 8%, sedangkan Bulungan sudah cukup bagus yaitu 59%,” tuturnya.
“Jadi, level asesmen dari kabupaten/kota di luar Jawa Bali, yaitu sebanyak 2 kabupaten/kota level 4, 11 kabupaten/kota level 3, 273 kabupaten/kota di level 2, dan 100 kabupaten/kota di level 1,” lanjutnya.
Soal capaian vaksinasi dosis 1 untuk Luar Jawa-Bali, tercatat baru 5 provinsi yang capaiannya di atas nasional, yakni Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara, 22 provinsi lainnya berada di bawah nasional dan perlu diakselerasi. Sedangkan untuk capaian vaksinasi Dosis-1 secara nasional sendiri tercatat 54,35%.
Terkait capaian vaksinasi dosis 2 di luar Jawa-Bali, baru 4 provinsi yang capaiannya di atas nasional, yaitu Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Jambi. Sedangkan, 23 Provinsi lainnya masih berada di bawah capaian nasional yang sebesar 32,67%.
“Arahan dari Bapak Presiden, capaian vaksinasi harus terus diakselerasi, dan beliau memberi catatan khusus untuk Aceh, Papua, Sumatera Barat, Sulawesi Barat karena mereka adalah (beberapa provinsi) yang cukup rendah capaiannya yaitu di kisaran 24%-33%,” tutur Airlangga.
Airlangga menyebut capaian vaksinasi di suatu daerah juga menjadi prasyarat dan ukuran kesiapan daerah dalam menyelenggarakan event besar. Salah satunya seperti event World Superbike (WSBK) yang akan diadakan di Mandalika, Kab. Lombok Tengah, pada 19-21 November 2021.
Jika dilihat dari level asesmen 5 kabupaten/kota di Lombok, terdapat 4 kabupaten/kota yang berada di level 1, yaitu Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Sementara 1 kabupaten/kota ada di Level 2, yaitu Lombok Tengah.
“Di sini, Lombok Tengah termasuk di Level 2 karena kapasitas respon yang masih ‘sedang’ sehingga perlu ditingkatkan kapasitas 3T khususnya tracing. Sedangkan capaian vaksinasi dosis 1 sebesar 68,69% dan dosis 2 sebesar 21,55%. Padahal, target capaian vaksinasi saat penyelenggaraan WSBK adalah 70% dosis 1 di 5 kabupaten/kota di Pulau Lombok,” ungkap Airlangga.
Terkait kegiatan PON XX, Airlangga usai 10 hari dilakukan pengawasan pasca penutupan, sampai saat ini tidak terlihat adanya lonjakan kasus.
“Namun, kita akan tetap mengevaluasi, terutama sampai hari ke-14 nanti. Kalau hasilnya bagus, hal ini akan menjadi referensi bagi penyelenggaraan acara-acara atau event besar lainnya ke depan,” kata Airlangga.
Soal program PEN, ia menyebut realisasinya sampai dengan 22 Oktober 2021 mencapai Rp 433,91 triliun atau 58,3% dari pagu Rp744,77 triliun. Jika dilihat per klaster, maka realisasinya adalah sebagai berikut.
Realisasi Klaster Kesehatan sebesar Rp 116,82 triliun (54,3%);
Realisasi Klaster Perlinsos sebesar Rp125,10 triliun (67%);
Realisasi Klaster Program Prioritas sebesar Rp 68,07 triliun (57,7%);
Realisasi Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp63,20 triliun (38,9%);
Realisasi Klaster Insentif Usaha sebesar Rp60,73 triliun (96,7%).
Airlangga menjelaskan realisasi klaster kesehatan utamanya adalah untuk diagnostik (testing dan tracing) sebesar 66,7% atau Rp 3,01 triliun, therapeutic (insentif dan santunan nakes) sebesar Rp 14,07 triliun atau 74,3% dari pagu Rp18,94 triliun, dan vaksinasi (pengadaan dan pelaksanaan) sebesar 42,1% atau Rp24,31 triliun.
“Sedangkan, realisasi dari klaster Perlinsos yang sebesar Rp125,10 triliun antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 73,4% atau Rp20,79 triliun dari pagu Rp 28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 60,7% atau Rp30,27 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 60,6% atau Rp17,45 triliun dari pagu Rp 28,80 triliun; dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 75,60% atau Rp6,65 triliun dari pagu Rp 8,80 triliun,” paparnya.
Pada Ratas tersebut, Presiden juga mengingatkan agar masyarakat tetap perlu menjaga penerapan prokes di setiap mobilitas dan aktivitas. Dalam hal ini, percepatan vaksinasi dan penerapan prokes secara ketat menjadi kunci dalam menjaga dan mencegah terjadinya gelombang berikutnya atau lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Selain itu, diperlukan kewaspadaan dan kecepatan bertindak dalam mengantisipasi berbagai potensi terjadinya lonjakan kasus COVID-19.
Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan soal kejadian di Inggris yang saat ini mengalami lonjakan kasus tinggi, meskipun cakupan vaksinasinya sebesar 67%). Ia mengatakan peningkatan kasus di Inggris disebabkan oleh varian delta dengan sub varian AY.4.2. Dikatakannya, sub varian AY.4.2 merupakan salah satu sub varian delta yang dominan di dunia, namun sampai saat ini masih belum ditemukan di Indonesia.
