Inionline.id – Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief mengatakan pihaknya telah menyusun delapan skema penyelenggaraan untuk perjalanan ibadah umrah 1443 Hijriah bagi calon jemaah asal Indonesia di tengah pandemi virus corona.
Hal itu sebagai langkah persiapan pemerintah usai pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan nota diplomatik mengizinkan pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.
Skema pertama, kata Hilman, jemaah umrah asal Indonesia tetap mengikuti persyaratan atau ketentuan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Skema kedua, ia mengatakan jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat.
“Baik sebelum keberangkatan, saat perjalanan ibadah umrah hingga kembali ke tanah air,” kata Hilman saat ditemui di Hotel Orchardz, Kemayoran, Jakarta, Senin (18/10).
Skema ketiga, Hilman memastikan pemberangkatan/kepulangan jemaah akan dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu, yakni melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Hal itu bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
“Skema keempat yakni penerbangan yang diizinkan untuk mengangkut jemaah umrah beserta barang bawaannya diusulkan menggunakan penerbangan langsung atau (direct flight) Indonesia-Arab Saudi PP,” kata dia.
Skema kelima, Hilman mengatakan para calon jemaah wajib melaksanakan tes swab PCR sebelum keberangkatan secara terpadu. Para jemaah juga akan dikarantina di Asrama Haji sebelum keberangkatan dan sesampainya di Tanah Air.
Skema keenam yakni aplikasi PeduliLindungi Kemenkes akan terintegrasi dengan aplikasi Tawakalna milik Arab Saudi dan Siskopatuh milik Kemenag.
“Ini sudah bisa didaftar dan mereka bisa dicek kesehatannya. Hal ini guna memudahkan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah,” kata dia.
Skema ketujuh, Hilman memastikan barcode sertifikat vaksin akan dicetak dan dibagikan kepada jemaah umrah. Upaya itu dilakukan agar barcode atau kode batang vaksin milik calon jemaah umrah nantinya bisa terbaca oleh mesin pindai yang ada di Arab Saudi saat penyelenggaraan ibadah umrah nanti.
“Skema terakhir terkait perubahan biaya referensi perjalanan ibadah umrah mengikuti perkembangan dan biaya protokol kesehatan di kedua negara,” kata dia.
Lebih lanjut, Hilman mengatakan delapan skema tersebut telah disampaikan kepada para perwakilan Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU). Hal itu untuk mendapatkan masukan positif untuk melaksanakan implementasinya di lapangan.
