by

Dengan Tegas Qatar Mengakui untuk Saat Ini Pemerintah Taliban Bukan Prioritas

Inionline.id – Saat ini pemerintah Qatar menegaskan bahwa pemerintahan Taliban yang berada di Afghanistan tidak menjadi prioritas. Ditegaskan juga oleh Qatar bahwa fokusnya ada pada keterlibatan dengan pemerintahan baru di Afghanistan dan mengatasi masalah kemanusiaan di sana.

Rabu (13/10/2021), Utusan Khusus dari Menteri Luar Negeri Qatar, Mutlaq Al-Qahtani, mendorong negara-negara lainnya untuk terlibat lebih dalam dengan Taliban sebagai pemegang kekuasaan de facto di Afghanistan.

Al-Qahtani juga mendorong Taliban untuk bertindak sebagai pemerintahan yang ‘bertanggung jawab’ dan menghormati hak-hak perempuan untuk bekerja juga menempuh pendidikan.

“Kami berpikir ini (pengakuan untuk Taliban) bukanlah prioritas. Apa yang lebih menjadi prioritas saat kita berbicara sekarang adalah kemanusiaan, pendidikan, jalur yang bebas untuk para penumpang,” tegas Al-Qahtani saat berbicara dalam forum keamanan global di Doha pada Selasa (12/10) waktu setempat.

Qatar yang menjadi tuan rumah dialog langsung antara Taliban dengan pejabat-pejabat negara Barat, dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh atas Taliban.

Satu-satunya jalan untuk maju ke depan, menurut Al-Qahtani, adalah dengan menawarkan pemerintahan yang berkuasa di Afghanistan untuk ‘berkolaborasi, bekerja saja dan bantuan lebih banyak’. Namun, lanjutnya, Afghanistan juga harus bergerak maju menuju pemerintahan inklusif dalam proses internal di mana rakyat Afghanistan ‘memutuskan masa depan mereka’.

Selama dua bulan setelah pemerintahan yang didukung Barat kolaps dan Taliban berkuasa kembali di Afghanistan, pemerintahan Taliban berupaya menjalin hubungan dengan negara-negara lain untuk membantu mencegah krisis ekonomi yang menghancurkan.

Namun Taliban sejauh ini menolak untuk mengizinkan perempuan kembali bersekolah — salah satu tuntutan penting dari komunitas internasional, setelah bulan lalu Taliban mengizinkan kembalinya kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah Afghanistan namun hanya untuk anak laki-laki.

Al-Qahtani menyebut larangan anak perempuan bersekolah ‘tidak bisa diterima dari perspektif keagamaan’. Pendidikan untuk perempuan menjadi salah satu keuntungan positif yang didapat dari keterlibatan Barat selama dua dekade di Afghanistan.

Doha diketahui menjadi lokasi perundingan antara kantor politik Taliban dan otoritas AS yang berujung penarikan tentara AS dari Afghanistan pada akhir Agustus lalu. Qatar juga memainkan peran penting dalam upaya evakuasi dari Kabul pada Agustus lalu.