by

Catatan Dewan Jabar Abdul Muiz Saat Pengawasan PTM di SMA/SMK Se-Jawa Barat

Bandung, Inionline.id – Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Muiz mencatat beberapa hal yang nantinya akan menjadi nota bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam rangka memperbaiki kegiatan pembelajaran tatap muka (ptm) di masa Pandemi Covid-19.

Menurut politisi daerah pemilihan kota dan kabupaten Sukabumi ini, tentunya kesiapan sekolah-sekolah beragam, ada sebagian sekolah yang sangat ketat dan bagus sekali dalam artian keterpenuhan sarana prasarana mungkin dalam tingkat 90%-100% tapi ada yang mungkin menggunakan pembatas namun beberapa sekolah cukup menggunakan jarak 1 setengah hingga 2 meter dan kisaran maksimal perkelas itu 18 dari 36 siswa perkelas.

“Jadi termasuk mungkin sebagian dengan daya dukung seperti pengecekan suhu dibeberapa titik kemudian wastafel untuk cuci tangan kemudian dengan pendukung Satgas, jadi memang tergantung situasi terkait dengan PTM ini, tapi secara umum untuk semua pihak telah berusaha untuk melaksanakan PTM ini dengan kemampuan sacara maksimal,” ujar Abdul Muiz, Jum’at (15/10/2021).

Untuk catatan lain bagi sekolah negeri dan swasta memang pencapaian beberapa sekolah baik di Kabupaten dan di Kota ada yang belum 100% Vaksinasi mungkin kisaran ada yang baru 60% ada juga yang 80%, 90% sehingga Komisi V DPRD Jabar berharap dalam bulan Oktober ini bisa dipastikan seluruh siswa bisa melakukan vaksinasi.

“Beberapa sekolah yang kami kunjungi ada yang sudah tahap kedua tapi ada juga yang baru tahap satu ada beberapa siswa didik yang kebetulan ketika vaksinasi masih ada yang memiliki komorbid atau kondisi kurang sehat sehingga mereka tidak bisa mengikuti hingga saat ini,” tukas Abdul Muiz.

Lalu ada juga orang tua yang hingga saat ini belum mengizinkan untuk anaknya di Vaksinasi, ada orang tua juga yang tidak ingin dengan vaksin Sinovac ingin jenis vaksin yang lain, sedangkan ketika dalam pelaksanaan tidak semuanya sesuai dengan kehedak orang tua.

Lebih lanjut, legislator PKS ini memastikan memang ada beberapa kendala teknis terkait dengan ketersediaan vaksin yang ada dengan apa yang diharapkan oleh orang tua murid, sehingga kendala-kendala kecil memang namun Komisi V DPRD Jabar kembali menginginkan semua KPD untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah yang menjadi kewenangannya untuk dipastikan prokes dijalankan dengan ketat kewaspadaan tinggi koordinasi lintas pihak kemudian secara berangsur terkait dengan sekolah-sekolah yang belum menyatakan siap didorong untuk segera melakukan persiapan-persiapan agar sarana prasarana mendukung PTM bisa dilaksanakan, masih ada beberapa presentase yang belum menyatakan siap melakukan PTM karena kondisi sarana dan prasarana yang ada.

“Jadi intinya memang tetap perlu dilakukan koordinasi lintas pihak lebih khusus untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan sekolah terdekat karena pelaksanaannya pada umumnya diselenggarakan ada yang berkoordinasi dengan sekolah tapi ada juga yang dilakukan bekerja sama dengan Dinas disekolah terdekat,” pungkas Abdul Muiz.