Inionline.id – Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memulai program booster atau suntikan dosis ketiga vaksin virus corona (covid-19) untuk kalangan non-tenaga kesehatan, hanya apabila capaian vaksin dosis dua telah mencapai lebih dari 50 persen.
Hal itu Dicky sampaikan mengingat Kemenkes telah menyiapkan skema pemberian booster kepada masyarakat umum mulai 2022.
“Setidaknya sudah tercapai 50 persen populasi sudah mendapat dua dosis vaksinasi lengkap. Nah, itu cukup fair pemerintah memberikan booster kepada populasi selain tenaga kesehatan,” kata Dicky, Jumat (1/10).
Dicky menyebut, berdasarkan data teranyar, capaian dosis kedua vaksinasi covid-19 di Indonesia yang menyasar sebanyak 208.265.720 warga Indonesia baru terealisasi kepada 51.750.697 penduduk atau baru 24,85 persen dari target sasaran vaksinasi.
Melihat kondisi itu, Dicky meminta pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberian booster kepada masyarakat umum. Adapun bila program booster dilakukan, Dicky meminta agar kelompok rentan seperti warga lanjut usia (lansia) dan warga pemilik penyakit penyerta alias komorbid didahulukan.
“Jadi yang pertama harus diprioritaskan booster terhadap mereka yang berisiko tinggi, baik dari sisi kondisi tubuh maupun dari sisi pekerjaan. Nah, itu diselesaikan dahulu,” kata dia.
Perihal skema pemberian melalui vaksinasi booster berbayar atau kembali gratis, Dicky menyerahkan keputusan itu kepada pemerintah kendati ia tidak keberatan apabila ada skema berbayar. Namun, sewajarnya di tengah kondisi pandemi, menurutnya negara tetap harus memberikan akses vaksinasi gratis terhadap warganya.
Dicky meminta pemerintah terus mengkaji keputusan pemberian booster vaksin kepada non-tenaga kesehatan. Selain mempersiapkan teknis, suplai vaksin, dan skema pembayaran, ia juga meminta agar pemerintah Indonesia mentaati anjuran Badan Kesehatan Dunia (WHO), mengingat masih banyak negara lain yang tingkat vaksinasinya sampai saat ini masih sangat rendah di bawah10 persen.
Opsi vaksin berbayar sebelumnya sempat disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada 25 Agustus lalu.
Budi mengatakan, vaksinasi booster masyarakat umum sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Jokowi. Berkaitan dengan pembiayaan, ia mengatakan vaksinasi booster akan menggunakan dua skema pembayaran, Pertama, bagi peserta BPJS Kesehatan yang golongan penerima bantuan iuran (PBI), mereka akan dibiayai negara.
Kedua, untuk golongan masyarakat non PBI, biaya akan ditanggung oleh masyarakat sendiri. Budi lantas menjamin harga vaksin booster tidak akan mahal, menurut perhitungan pemerintah, harga suntikan akan berkisar Rp100 ribu.
