Raperda Perubahan 2021 Jawa Barat, Dewan M Ichsan Pastikan Komisi IV DPRD Jabar Semangat Perjuangkan Potensi Sumber Penganggaran

Politik057 views

Bandung, Inionline.id – Secara resmi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan pandangan mengenai Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021 di hadapan pimpinan serta anggota DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (27/9/21).

Dalam pemaparannya, Ridwan Kamil mengatakan bahwa Rancangan Perubahan APBD 2021 dilakukan karena ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi semula terkait kebijakan umum APBD 2021.

Gubernur menjelaskan mengenai proyeksi anggaran pendapatan tahun 2021 yang semula Rp41,47 triliun menjadi Rp36,09 triliun rupiah berkurang Rp5,37 triliun rupiah atau turun sebesar 12,98 persen.

Sementara itu, terkait alokasi belanja daerah yang tercantum dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami penurunan.

“Alokasi belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sejalan dengan penurunan pendapatan daerah, yaitu semula sebesar Rp44,62 triliun rupiah menjadi sebesar Rp39,40 triliun rupiah berkurang sebesar Rp5,22 triliun rupiah atau turun 11,69 persen,” kata Kang Emil.

Menanggapi pernyataan Ridwan Kamil, anggota Komisi IV DPRD Jabar Mochamad Ichsan Maoluddin mengatakan bahwa tidak hanya daerah pemilihan (dapil) yang dimana termasuk mitra kerja Komisi IV namun semuanya terdampak baik di Irigasi, PSDA kemudian Dishub.

“Bagaimana pentingnya PJU kemudian di kemantapan jalan dibeberapa ruas jalan Provinsi masih banyak catatan, sehingga angka-angka tersebut itu tetap, jika semangat Komisi IV memperjuangkan potensi apapun karena sumber-sumber penganggaran itu tidak mesti juga murni dari APBD Pemprov Jabar tetapi juga bisa dijadikan sebagai dana alokasi khusus DAK dari pusat,” ujar Ichsan, Selasa (28/9/2021).

Dirinya pun meminta agar para OPD mitra kerja Komisi IV harus bekerja semaksimal mungkin karena bagaimanapun ini menjadi semangat bersama.

“Jangan sampai misalkan kita sudah menganggarkan besar lalu Sekda sudah oke, tetapi ternyata OPD merencanakan lebih rendah jadi bahasa-bahasa itu tidak boleh terjadi, kita dewan yang mendorong agar eksekutif TAPD tim anggaran itu bisa sejalan dengan komitmen diawal tetapi ketika laporan mitra kerja kita itu menganggarkan lebih kecil dan jauh dari kesempatan yang kita perjuangkan di TAPD, itu yang kemarin kita sesalkan ada beberapa hal misalnya di PSDA, masalah irigasi, perbaikan pintu air, diawal sudah optimis angkanya tetapi ketika penganggaran OPD melaporkan jauh dari anggaran yang semula diminta, sekdapun bertanya ternyata penganggarannya kecil, seperti itu jangan sampai miss,” papar Ichsan.

Legislator asal Kabupaten Bogor ini pun menambahkan Untuk 2022 masih belum ada tanda-tanda peningkatan anggaran yang signifikan di Jawa Barat.

“Walaupun tingkat penyebaran Covid-19 ini sudah turun secara drastis atau melandai tetapi angkanya belum terlihat optimis, karena bagaimana memulihkan pemasukan daerah yang harus diimbangi agar bisa memberikan masukan yang cukup sehingga bisa seimbang antara belanja dengan pendapatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ichsan menilai eksekutif belum berani menganggarkan, karena pengalaman di 2021.

“Sementara 2022 saja belum ada kepastian, seperti apa tingkat probabilitynya untuk bisa menggeliat sebagai hal yang bisa positif dalam arti pendapatannya lebih maksimal,” pungkasnya. (Jc)