Inionline.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut ada masalah terkait anggaran penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa daerah rawan. Tito berharap setiap kepala daerah menganggarkan APBD untuk masalah karhutla.
“Kami akan membuat nomenklatur kodefikasi dalam APBD penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk pencegahannya. Dengan demikian, sudah akan teranggarkan dari awal tahun,” ujar Tito kepada wartawan di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).
Mantan Kapolri ini mengatakan selama ini daerah-daerah rawan karhutla, terutama di bagian timur Sumatera dan Kalimantan terbentur dalam masalah biaya. Karena selama ini APBD mereka tidak memiki anggaran khusus untuk penanganan karhutla.
“Padahal mereka menghadapi setiap tahun. Oleh karena itu mereka gunakan anggaran BTT (belanja tidak terduga) termasuk biaya penanganan pandemi dan lain-lain, bencana alam,” kata Tito.
Sedangkan, BTT sendiri baru bisa digunakan jika sudah terjadi kebakaran. Jadi ketika belum terjadi kebakaran hutan maka biaya tersebut tidak dapat digunakan.
“Nanti kami akan keluarkan surat edaran kepada seluruh daerah untuk jadi landasan hukum bagi kepala daerah untuk membuat APBD anggaran penanganan hutan dan lahan,” jelas Tito.
“Sehingga kita harapkan pembiayaannya akan ada otomatis kegiatan pencegahan, termasuk teman-teman di lapangan yang bekerja tadi quick response untuk ikut dapat dukungan pembiayaan dari Pemda,” sambungnya.
Dengan adanya APBD tersebut diharapkan dapat dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan. Kemudian dapat berguna juga untuk pengalihan lapangan kerja bagi warga sekitar agar membuka lahan mengikuti aturan pemerintah.
